Barometer Bali | Denpasar – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden RI sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional dan Provinsi serta Percepatan Operasionalisasi KDMP di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Jumat (8/8). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh para gubernur dari 38 provinsi, jajaran menteri, serta pimpinan BUMN strategis.
Dalam agenda tersebut, PLN turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan enam Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi proyek percontohan ekosistem jaringan koperasi di provinsi tersebut.
Gubernur Koster memaparkan kondisi Bali yang memiliki karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan koperasi. Dengan delapan kabupaten dan satu kota, 716 desa/kelurahan, serta 1.500 desa adat, dengan luas wilayah 5.590 km² dan jumlah penduduk mencapai 4,4 juta jiwa, Bali menjadi provinsi yang berpotensi besar untuk mendukung perekonomian rakyat.
Ia menegaskan bahwa KDMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Bali. Pembentukan koperasi ini merupakan pengembangan dari koperasi yang telah eksis, yang bergerak dalam berbagai unit usaha seperti koperasi konsumen, simpan pinjam, produsen, jasa, hingga pemasaran dan perdagangan. Potensi wilayah mendorong koperasi desa berkembang di sektor pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, dan pariwisata.
“Model yang kami kembangkan berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa agar potensi lokal memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Koster. Ia mencontohkan salah satu KDMP di Desa Nusasari, Jembrana, yang telah berhasil mengekspor komoditas kakao.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam arahannya menekankan bahwa KDMP merupakan bagian dari gagasan besar Presiden untuk memberdayakan rakyat secara konkret.
“Presiden memahami persoalan rakyat dan tahu solusinya. Meski Indonesia tumbuh di atas lima persen dalam satu dekade terakhir, sebagian besar keuntungan masih dinikmati pengusaha besar. Sementara itu, banyak petani masih menjadi buruh di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan pentingnya memperkuat peran negara dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. “Ketika rakyat diberdayakan, saat harga komoditas naik, yang senang adalah petani, bukan hanya korporasi besar,” tambahnya. Menurutnya, KDMP akan menjadi wadah gotong royong yang mengintegrasikan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pertanian, pangan, hingga sistem pergudangan, termasuk energi baru terbarukan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, turut menyampaikan bentuk dukungan konkret PLN terhadap operasionalisasi KDMP. Salah satunya melalui penyediaan payment point di setiap koperasi desa, yang memfasilitasi pembayaran listrik prabayar dan pascabayar secara langsung di koperasi atau melalui kunjungan petugas ke rumah-rumah warga.
“Setiap transaksi listrik akan memberikan fee sekitar Rp2.000. Jika satu koperasi melayani sekitar 3.000 rumah dengan dua transaksi per bulan, potensi pendapatan koperasi bisa mencapai Rp120 hingga 150 juta per bulan. Ini menjadi sumber pendapatan rutin dan berkelanjutan bagi koperasi desa,” jelas Darmawan.
Selain itu, PLN juga tengah melakukan assessment untuk investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang dirancang agar dapat dikelola langsung oleh koperasi dan memberi manfaat berkelanjutan bagi desa.
Dengan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari PLN, KDMP diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menjadi penggerak ekonomi berbasis potensi lokal. Harapannya, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (pln/rah)
