Barometer Bali | Kerobokan – Tim Penilaian Mandiri (TPM) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan penilaian dan wawancara kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. Acara yang digelar di Ruang Rapat Lantai II ini diikuti oleh seluruh Ketua Pokja dan anggota Zona Integritas (ZI) dengan penuh antusiasme dan kesiapan dengan memperlihatkan keseriusan institusi dalam mewujudkan reformasi birokrasi di bidang Pemasyarakatan.
Kegiatan TPM WBK ini tidak hanya menjadi forum penilaian, tetapi juga wadah pembuktian komitmen seluruh pegawai Lapas Kerobokan dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berbagai paparan ditampilkan, mulai dari inovasi pelayanan berbasis digital, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, hingga capaian indikator kinerja yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.
Apresiasi juga ditunjukkan melalui testimoni masyarakat serta capaian Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) dengan skor hampir sempurna. Hal ini menegaskan bahwa reformasi yang dijalankan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga binaan maupun masyarakat.
Semangat dan kerja keras tim WBK Lapas Kerobokan mendapat banyak dukungan serta apresiasi dari berbagai pihak. Dengan dukungan penuh seluruh jajaran, diharapkan Lapas Kerobokan mampu memperkuat citra positif Pemasyarakatan di Bali dan menjadi contoh nyata implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kalapas Kelas IIA Kerobokan, Hudi Ismono, menegaskan, “Kami terus berupaya menanamkan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan penuh integritas. Kegiatan TPM WBK ini adalah momentum untuk menunjukkan kepada publik bahwa Lapas Kerobokan mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.”
Dengan dukungan penuh seluruh jajaran, diharapkan Lapas Kerobokan mampu memperkuat citra positif pemasyarakatan di Bali dan menjadi contoh nyata implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (hum/rah)
