Barometer Bali | Denpasar – Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Denpasar” yang digelar Bawaslu Kota Denpasar, Kamis (28/8) di Sanur Resort Watujimbar.
Dalam pemaparannya, Sekda Alit Wiradana mengatakan bahwa Pemilu Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi, termasuk di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi antar lembaga adalah kunci agar pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas,” ujar Alit Wiradana.
Lebih lanjut, Sekda Alit Wiradana menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Hal ini meliputi fasilitasi anggaran dan sarana, menjamin netralitas ASN, mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi politik, hingga menjaga stabilitas daerah bersama aparat keamanan.
Sejumlah langkah konkret juga telah dijalankan Pemkot Denpasar, di antaranya sosialisasi netralitas ASN melalui BKPSDM, literasi politik melalui Kesbangpol, serta koordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu di setiap tahapan. Sinergi tersebut diperkuat dengan pembentukan Pokja Netralitas ASN dan Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024, serta penyediaan fasilitas untuk mendukung tugas pengawasan.
Tak hanya itu, Pemkot Denpasar bersama Bawaslu aktif melaksanakan sosialisasi ke sekolah, kampus, komunitas, hingga masyarakat umum. Pelatihan bersama juga digelar guna memperkuat kapasitas SDM pengawas pemilu dan aparatur pemerintah.
Alit Wiradana mengingatkan bahwa sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, seperti penyebaran hoaks, praktik politik uang, netralitas ASN, rendahnya partisipasi generasi muda, hingga potensi konflik horizontal. Karena itu, Alit Wiradana menekankan pentingnya strategi kolaborasi melalui pembentukan Desk Pemilu Daerah, kerja sama dengan media lokal, pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan agama, penyediaan kanal aduan publik yang transparan, serta sinergi erat dengan TNI/Polri.
“Kami berharap Bawaslu Denpasar dapat terus menjadi garda terdepan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu secara adil, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 27–28 Agustus 2025, dan diikuti 50 peserta. Menurutnya, peningkatan kapasitas kelembagaan sangat penting agar setiap jajaran Bawaslu memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi, kode etik, dan mekanisme kerja pengawasan pemilu.
“Sebagai pengawas, kita harus selalu siap dan responsif menghadapi tantangan demokrasi. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kelembagaan sekaligus mempererat koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar Hardy.
Selebihnya Hardy menambahkan, pada setiap momentum Pemilu maupun Pemilihan, Bawaslu Kota Denpasar senantiasa mengedepankan langkah pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran yang berpotensi terjadi di seluruh tahapan. (pur/rah)
