Barometer Bali | Denpasar – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XII di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026).
Menurut Ny. Putri Koster, paradigma Posyandu telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi dan balita, kini cakupannya diperluas ke enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Perluasan peran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi kader. Sebab, kader Posyandu berada di tengah masyarakat dan berinteraksi langsung dengan keluarga sehingga memiliki posisi strategis dalam mengenali sekaligus membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
“Kader Posyandu tidak cukup hanya memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” ujar Ny. Putri Koster.
Ia mengatakan, kader Posyandu diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah.
Dengan perluasan tersebut, kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas berawal dari keluarga yang sehat, lingkungan yang tertata, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya.
“Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
Ny. Putri Koster juga mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus bertukar pengalaman antarkader.
Ia menekankan agar pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti di ruang Bimtek, tetapi diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Ilmu yang diperoleh selama Bimtek ini agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.
111 Kader Bangli Ikuti Bimtek
Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, melaporkan Bina Posyandu Angkatan XII Tahun 2026 diikuti 111 kader Posyandu dari Kabupaten Bangli.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 14–16 September 2026, di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar.
Menurut Komang Sriani, Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan teknis kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan juga memperkuat pemahaman kader mengenai penerapan enam bidang SPM dalam penyelenggaraan Posyandu.
Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kader Posyandu dengan pemerintah desa serta mengoptimalkan peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
“Bina Posyandu ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan kader agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat, sekaligus memahami peran Posyandu dalam enam bidang SPM,” ujar Komang Sriani.
Melalui Bimtek tersebut, kader Posyandu diharapkan semakin siap menjalankan perluasan peran Posyandu sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih aktif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. (red)
