Barometer Bali | Denpasar – Dalam langkah politik-ekonomi yang signifikan, Pemerintah secara resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Program masif ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi rakyat, dengan target penyaluran KUR nasional mencapai angka fantastis Rp300,7 triliun hingga akhir tahun 2025.
Bali, sebagai salah satu pilar utama ekonomi kreatif nasional, tak luput menjadi titik sentral. Lebih dari 100.000 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pulau Dewata kini resmi mengantongi suntikan modal segar dari program KUR.
Secara simbolis, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan langsung dana KUR kepada perwakilan UMKM di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/10). Momen penyerahan ini adalah bagian dari acara nasional yang diikuti secara virtual, yakni Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).
Rp 8 Triliun untuk “Ekonomi Kerthi Bali”
Nilai KUR yang diserahkan bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, mencerminkan komitmen untuk menjangkau berbagai skala usaha mikro dan kecil.
Gubernur Koster menegaskan dampak politik-ekonomi dari pencairan KUR di Bali, yang total nominalnya mencapai Rp 8 triliun. Ia memproyeksikan dana sebesar ini berpotensi menyerap hingga 300.000 tenaga kerja di wilayahnya.
“Dari 800.000 UMKM secara nasional, di Bali terdapat 100 ribu lebih UMKM yang mendapatkan KUR. Dan pembinaannya bagus dari Dinas Koperasi Provinsi serta Kabupaten/Kota,” ujar Koster, menyoroti pentingnya sinergi birokrasi dalam menyukseskan program pusat.
Gubernur Koster secara eksplisit menempatkan program ini sebagai fondasi vital. “Sektor IKM dan UMKM di Bali ini merupakan pilar ekonomi kerthi Bali,” tandasnya, merujuk pada konsep ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Fokus pada Sektor Produktif dan Antisipasi Kredit Macet.
Dominasi penerima KUR tercatat dari sektor produktif, utamanya bidang makanan dan minuman, disusul oleh sektor kerajinan dan kriya—dua tulang punggung pariwisata dan budaya Bali.
Koster berharap, cairnya dana ini tidak hanya menjadi modal, tetapi juga menjadi akselerator. “Saya harap yang menerima KUR ini menjalankan usahanya dengan baik, harus untung supaya bisa membayar cicilannya,” pesannya.
Meskipun optimistis, Koster tidak menampik potensi risiko kredit macet, namun ia menyebut angkanya sangat kecil, yakni di kisaran 2 persen. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dari bank penyalur dan Dinas Koperasi. “Saya harap di Bali jangan sampai terjadi KUR fiktif,” harapnya, sebuah penekanan yang berdimensi politik integritas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, memberikan konteks data. Dari total 448.434 UMKM di Bali, yang telah menerima KUR adalah 103.588 usaha.
“Jadi belum semua yang mendapatkan KUR, karena ini masih berproses,” jelas Tri Arya, mengisyaratkan bahwa gelombang penyaluran dan dampak ekonomi dari KUR masih akan terus berlanjut. Ini menandai dimulainya babak baru dalam upaya penguatan ekonomi daerah melalui modal rakyat bersubsidi. (rah)
