Barometer Bali | Jakarta – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mencari terobosan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Salah satunya dengan menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui pertemuan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT PII, Gedung Capita Place Lantai 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Klungkung, Desi Suartika.
Rombongan Pemkab Klungkung diterima oleh Astu Gagono Kendarto dari Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Vice President Guidance and Consultation PT PII Fahrizal Sukma, serta Analis Kebijakan Pajak Kementerian Dalam Negeri, Mirni Sumiyati.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Klungkung melakukan konsultasi awal terkait peluang pengembangan proyek infrastruktur daerah melalui skema KPBU. Skema ini dinilai sebagai alternatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung keterbatasan anggaran daerah.
Berbagai aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari mekanisme dan tahapan pelaksanaan KPBU, hingga bentuk dukungan serta pendampingan yang dapat diberikan oleh PT PII bersama kementerian terkait kepada pemerintah daerah.
Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa penjajakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Klungkung berharap skema KPBU dapat menjadi solusi pembiayaan yang efektif untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Klungkung secara berkelanjutan dan terencana. (rah)
