Barometer Bali | Bangli – Pemerintah Kabupaten Bangli secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2027. Acara yang berlangsung pada hari ini dihadiri oleh Anggota DPRD, jajaran perangkat Daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan guna menjaring aspirasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah yang bertempat di Ruang Auditorium Gedung BMB Setda Kabupaten Bangli pada Senin, (2/2/2026).
Dalam sambutan Bupati Bangli yang dibacakan oleh Asisten lll sekda Kabupaten Bangli I Gede Eddy Hartawan menekankan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029. Penyusunan rencana ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan kebijakan nasional, termasuk 8 Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden RI, serta selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
“RKPD 2027 mengusung tema ‘Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Bangli Berbasis Potensi Lokal Dalam Bangli Era Baru’. Kita harus memastikan pembangunan tetap mengedepankan kekayaan sumber daya alam, manusia, dan budaya yang kita miliki,” ujar Eddy.
Adapun lima prioritas pembangunan yang ditekankan untuk tahun 2027 meliputi Perlindungan dan pengembangan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya lokal, Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana serta Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Pada forum ini, dipaparkan juga target indikator makro ekonomi yang ingin dicapai, termasuk upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang selaras dengan visi Provinsi Bali dan Nasional. Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bangli secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui diskusi yang interaktif, berbagai masukan dari pemangku kepentingan telah dicatat untuk kemudian diolah menjadi rancangan akhir RKPD yang lebih komprehensif. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan. (rah)
