Barometer Bali | Denpasar – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Provinsi Bali, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh bupati/wali kota yang menjadi lingkup kerja Ditjen PKN VI.
Untuk diketahui, entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Entry meeting dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri tujuh wakil gubernur, yaitu Wagub Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Acara entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dialog Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI.(Red)
