Barometer Bali | Denpasar -Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa perhatian khusus Presiden Republik Indonesia terhadap Bali harus dijawab dengan langkah nyata, terukur, dan konsisten di seluruh lini pemerintahan. Menurutnya, posisi Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia menuntut tata kelola yang serius dan berkelanjutan.
“Presiden memberi perhatian khusus kepada Bali karena wajah Indonesia ada di sini. Kalau Bali tertata, bersih, dan aman, maka citra Indonesia di mata dunia juga akan terjaga,” tegas Koster.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persoalan sampah, tetapi juga sejumlah isu strategis lain yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pariwisata dan kehidupan masyarakat. Di antaranya penertiban reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi yang semrawut, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, hingga pengawasan alih fungsi lahan produktif.
Gubernur Koster menekankan bahwa tata kelola wilayah merupakan faktor krusial dalam menjaga daya saing pariwisata Bali. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga estetika, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai budaya.
“Kita tidak boleh membiarkan Bali tumbuh tanpa kendali. Semua harus tertata. Kabel harus rapi, reklame harus sesuai aturan, lalu lintas harus dikendalikan, dan keamanan harus dijaga. Ini menyangkut marwah Bali sebagai destinasi wisata dunia,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Bali akan segera melaksanakan Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai, yang dicanangkan mulai 1 Maret 2026. Program ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, desa adat, serta masyarakat luas sebagai gerakan kolektif menjaga lingkungan Bali.
“Kita bergerak bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, desa adat, semuanya harus satu komando menjaga Bali,” kata Koster.
Berdasarkan data indikator makro, Bali saat ini mencatat capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—termasuk yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Gubernur Koster menegaskan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan penguatan kualitas lingkungan dan tata kelola wilayah agar Bali tidak kehilangan karakter dan daya saingnya.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi jika lingkungan rusak dan tata kota semrawut, kita akan kehilangan keunggulan. Bali harus maju, namun tetap berkarakter dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Red)
