Barometer Bali | Sidoarjo – Pemandangan tak biasa terlihat di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (9/3/2026). Puluhan karangan bunga bernada satir dan duka cita berjajar rapi, dikirimkan oleh Aliansi Peduli Sidoarjo atau yang populer dengan sebutan Laskar Jenggolo. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan mampetnya fungsi legislatif dan isu miring mengenai aliran dana siluman yang menerpa integritas organisasi mereka.
Dalam pantauan video di lokasi, karangan-karangan bunga tersebut memuat tulisan yang menohok, di antaranya: “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” dan “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Bramada Pratama Putra selaku Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo di lokasi menegaskan bahwa pengiriman bunga ini adalah ekspresi kekecewaan mendalam masyarakat Sidoarjo.
”Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangnya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Ketegangan memuncak saat Laskar Jenggolo mendesak klarifikasi terkait rumor liar mengenai kucuran dana siluman sebesar Rp60 juta per ketua organisasi. Isu ini diduga sengaja dihembuskan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap gerakan kontrol sosial di Sidoarjo.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa isu tersebut menyeret inisial SP, seorang oknum anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Menanggapi hal ini, gabungan ormas besar seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, Grib Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI, hingga FPPI menyatakan sikap satu suara.
”Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Selain isu dana, Laskar Jenggolo juga mempertanyakan komitmen DPRD dalam merespons polemik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang tak kunjung usai.
Aliansi menilai lembaga legislatif terkesan melempem dan enggan mengambil sikap politik yang tegas, padahal konflik internal eksekutif tersebut mulai berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Munculnya isu dana Rp60 juta ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya pembungkaman suara kritis melalui pendekatan transaksional. Laskar Jenggolo menilai, jika benar ada oknum anggota dewan yang bermain di balik layar untuk meredam kritik, hal tersebut adalah pengkhianatan nyata terhadap amanah rakyat.
”DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti keberanian DPRD Sidoarjo untuk memberikan klarifikasi resmi.
Jika tudingan ini memiliki bukti permulaan, maka persoalan ini bisa berujung pada pelanggaran etik berat hingga ranah tindak pidana korupsi. Laskar Jenggolo berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga fakta terungkap sepenuhnya. Transparansi atau Konsekuensi. (redho)
