Barometer Bali | Denpasar – Organisasi perempuan Hindu, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali memperkuat sinerginya dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui audiensi bersama Gubernur Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, WHDI secara resmi mengusulkan agar Wayan Koster bersedia menjadi pelindung organisasi guna memperkuat peran perempuan Hindu dalam pelestarian adat dan budaya Bali.
Ketua WHDI Provinsi Bali, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, menyampaikan bahwa audiensi ini juga menjadi momentum melaporkan hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) yang telah berlangsung dan menghasilkan kepemimpinan baru secara sah dan demokratis.
“Kami melaporkan hasil Musprovlub yang telah berjalan dengan baik sekaligus memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk menjadi pelindung WHDI Provinsi Bali agar organisasi ini semakin kuat dalam menjalankan peran menjaga adat, tradisi, dan nilai-nilai Hindu Bali,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, WHDI juga memaparkan berbagai kegiatan yang akan digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun organisasi. Kegiatan tersebut difokuskan pada upaya pelestarian budaya Bali melalui berbagai lomba seperti wirama, kidung, dharma wacana, gebogan, hingga jejaitan (pejati).
Menurut Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan regenerasi budaya bagi generasi muda Bali.
“Kami ingin memastikan nilai-nilai budaya Bali terus diwariskan kepada generasi berikutnya melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif,” katanya.
Sementara itu , Wayan Koster menegaskan bahwa peran WHDI sangat penting dalam menjaga keberlanjutan adat, tradisi, serta praktik keagamaan Hindu di Bali.
“Peran WHDI sangat strategis dan kini semakin penting. Dalam keluarga dan masyarakat, perempuan memiliki posisi sentral dalam menanamkan serta mewariskan nilai adat, tradisi, dan budaya Bali kepada generasi berikutnya,” tegasnya.
Koster juga mengingatkan pentingnya menjaga kemurnian tata cara beragama Hindu Bali sesuai kearifan lokal agar tidak tergerus oleh pengaruh luar yang tidak sejalan dengan budaya Bali.
“Umat Hindu Bali harus beragama dengan baik dan benar sesuai kearifan lokal Bali, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajaran dari luar yang tidak sejalan dengan nilai budaya dan tradisi Bali,” ujarnya.
Audiensi ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan WHDI untuk terus memperkuat pembangunan daerah berbasis budaya melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai fondasi utama pembangunan Bali.(Red)
