Barometer Bali | Denpasar – Sejak awal 2026, Bali masih dihadapkan pada cuaca ekstrem. Kondisi ini berdampak pada berbagai bencana yang menimpa Bali. Terhitung pada Bulan Januari saja telah terjadi 12 jenis kejadian bencana. Dalam laporan resmi BPBD se-Bali, terdapat 495 kejadian yang telah ditangani. Kejadian ini mencakup, pohon tumbang (214), tanah longsor (106), cuaca ekstrem (85), bangunan rusak (29), kebakaran (12), banjir (11), infrastruktur jebol (9), gelombang pasang & abrasi (2), dan lainnya (27).
“Dari sepuluh tahun terakhir memang tren kejadian bencana hidrometeorologi itu memang lebih besar persentasenya dibanding bencana geologis. Pada tahun 2025, 90% lebih adalah bencana hidrometeorologi, baik kering ataupun basah. Ada 2.644 penanganan yang telah kami lakukan,” ungkap Della Ema Nurdiana, Penelaah Teknis Kebijakan dari BPBD Provinsi Bali.
Bali kembali menjadi sorotan atas berbagai bencana hidrometeorologi yang menyambut awal tahun 2026. Kondisi ini pun belum segera surut di bulan pertama. BMKG menyampaikan curah hujan dengan intensitas ekstrem (216,9 mm/hari) di Bali juga terjadi hingga periode akhir Februari. Fenomena ini dipengaruhi oleh Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah mempengaruhi kondisi atmosfer, sehingga memperkuat pembentukan awan hujan di Indonesia.
Ancaman semakin terasa, ketika tiga bibit siklon mulai mendekati Indonesia, yaitu Bibit Siklon Tropis 90S di Samudra Hindia, Bibit Siklon Tropis 93S di barat laut daratan Australia, dan Bibit Siklon Tropis 92P di Teluk Carpentaria–sebelah selatan Papua. Dari tiga yang dilaporkan, Bibit Siklon 90S di Samudra Hindia yang berpotensi mengancam. Kemunculannya semakin memperkuat pembentukan awan hujan dan menghadirkan angin kencang.
Perubahan iklim telah menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat dampaknya yang semakin terlihat, menjadi isu lingkungan yang interseksional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali melalui dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), mengupayakan langkah strategis melalui kegiatan “Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tematik Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Bali Tahun 2027”. Penyusunan Renja ini mengacu pada mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan selaras dengan kebijakan RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan ketahanan iklim dan kebencanaan bagi prasyarat transformasi ekonomi.
“Perubahan iklim saat ini memang ekstrem, namun dari sisi perencanaan harus kita mitigasi. Seluruh perangkat daerah harus berperan, tidak hanya dinas terkait fungsi kebencanaan. Administrasi harus bisa melihat bencana dengan antisipasi, sekaligus mitigasi di dalam dokumen pembangunan kita,” ungkap I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali.
Isu perubahan iklim dan upaya penanggulangan bencana pun menjadi agenda prioritas dalam RPJMD Provinsi Bali. Secara khusus tertuang dalam Tujuan 6 “Terwujudnya Stabilitas Keamanan Sosial di Masyarakat” dengan Sasaran 2 “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. “Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana, kami melihat tiga isu strategis, yakni kurangnya kesadaran kolektif atas risiko bencana dan perubahan iklim, belum optimalnya sinergitas, serta pembangunan yang belum sepenuhnya menyertai pengelolaan risiko bencana. Jika output dari lokakarya ini tercapai, otomatis tiga isu strategis ini sudah terlaksana, sudah selesai,” jelas Della Ema Nurdiana ketika memaparkan informasi tentang kebutuhan pengurangan risiko bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.
Kegiatan renja yang berlangsung pada 11-13 Maret 2026 ini mempertemukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bali. Harapannya melalui pertemuan dan diskusi kolaboratif ini mampu mendorong pengintegrasian agenda resiliensi bencana dan perubahan iklim ke dalam prioritas pembangunan daerah; memperkuat kapasitas perangkat daerah terkait perubahan iklim dan penanggulangan bencana; serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan kemitraan pembangunan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Provinsi Bali.
“Dipastikan teman-teman yang terlibat dalam lokakarya ini nantinya bisa melahirkan rumusan, langkah-langkah untuk penyempurnaan Renja. Dan tentu saja peningkatan kapasitas, paling tidak kehadiran teman-teman di sini bisa menambah wawasan, pengetahuan yang tidak hanya untuk sendiri, tapi kita sumbangkan untuk lembaga kita,” harap I Wayan Wiasthana Ika Putra dalam sambutannya untuk membuka lokakarya ini.
Siklon tropis yang mengarah ke daratan Indonesia tidak terlepas dari dampak perubahan iklim. Siklon tropis awalnya terbentuk di laut dengan suhu muka laut yang hangat. Awalnya aktivitas ini menjadi fenomena. Namun semakin dekat ke daratan, lalu menghadirkan bencana. Siklon dapat dipengaruhi aktivitas atmosfer yang tidak stabil. Sebagian besar wilayah di dunia menghadapi peningkatan bahaya akibat perubahan iklim, termasuk kehadiran siklon tropis yang semakin kuat. Peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim mendorong pembentukan siklon tropis yang frekuensinya semakin besar. Beberapa ilmuwan pun memprediksi aktivitas siklon tropis di dekat pesisir dan yang menembus lebih jauh ke daratan akan meningkat di masa depan karena pengaruh perubahan iklim.
Dalam International Workshop on Tropical Cyclones ke-10 (IWTC-10) yang digelar di Bali pada Desember 2022 lalu, para ilmuwan pun merekomendasikan beberapa hal, salah satunya pembentuknya mekanisme kolaborasi multi-institusional. Kolaborasi ini melibatkan pihak operasional dan peneliti serta lembaga manajemen bencana untuk secara aktif berkolaborasi dalam merespon siklon tropis. Siklon adalah satu dari berbagai kejadian bencana yang terjadi di Bali. Untuk itu, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ni Putu Ayu Puryani mengungkapkan, “Dalam mengupayakan adaptasi perubahan iklim tentunya harus ada identifikasi wilayah dan/atau sektor yang terdampak perubahan iklim. Lalu dilakukan kajian kerentanan dan risiko iklim.”
Peserta dari berbagai macam OPD yang terlibat dalam lokakarya penyusunan renja ini dibagi berdasarkan sektornya, seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan kelembagaan. Pembagian kelompok ini akan membantu peserta dalam mengidentifikasi isu-isu terkait perubahan iklim dan bencana yang diakibatkannya berdasarkan keahlian dan peran masing-masing. Pembahasannya akan mencakup perumusan isu strategis daerah terkait pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim; perumusan intervensi dan sinkronisasi program; perumusan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan; perumusan kebutuhan pendanaan; serta perumusan perangkat monitoring dan evaluasi. “Para peserta sebenarnya mengetahui urgensi dari bencana dan perubahan iklim, namun belum sepenuhnya memahami cara mengoperasionalkannya. Melalui kertas kerja tematik yang kami susun ini, harapannya dapat memandu setiap perangkat daerah untuk berkontribusi terhadap SNDC [The Second Nationally Determined Contribution], ungkap Didik S. Mulyono, fasilitator dan praktisi Perencanaan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Ia pun menambahkan bahwa, “lokakarya ini juga menjadi ruang untuk memberikan konfirmasi dan validasi antar perangkat daerah.”
Lokakarya penyusunan renja kali ini menjadi cerminan dari upaya penanganan penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang dapat dilakukan melalui langkah kolaboratif. Tentunya penyusunan renja juga perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Dengan demikian, lokakarya ini merupakan awal dari serangkaian upaya kolaboratif menuju Bali yang tangguh bencana dan perubahan iklim. (rah)
