Barometer Bali | Denpasar – Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar, Yonathan Andre Baskoro angkat bicara terkait permasalahan sampah di Kota Denpasar masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan secara konkret.
Ia menegaskan, bahwa perlunya langkah cepat dan terukur dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang kian kompleks ini.
Menurutnya, salah satu akar persoalan utama adalah lambatnya proses pengangkutan sampah dari masyarakat. Kondisi ini memicu sebagian warga mengambil langkah sendiri dengan membakar sampah di rumah, meskipun hal tersebut tidak dibenarkan.
“Banyak masyarakat akhirnya membakar sampah karena bingung harus dibuang ke mana. Ini akibat pengangkutan yang lambat. Maka solusi jangka pendeknya jelas, percepat pengangkutan dan tambah armada,” tegasnya, saat ditemui di TPA Suwung, Denpasar Selatan, Senin (12/4/2026).
Yonathan menilai, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sebenarnya sudah mulai tumbuh. Namun, upaya tersebut menjadi sia-sia karena tidak diimbangi dengan sistem pengangkutan yang memadai.
“Kalau masyarakat sudah memilah tapi tidak diangkut, ini jadi anomali. Justru bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan armada pengangkutan serta minimnya fasilitas tempat pengolahan sampah seperti TPS 3R yang belum merata di seluruh desa dan kelurahan di Denpasar.
Selain itu, pembagian tong serta bag komposter kepada masyarakat dinilai belum merata. Padahal, anggaran pengelolaan sampah Kota Denpasar tahun 2026 mencapai sekitar Rp34–35 miliar.
“Banyak masyarakat bertanya kenapa belum dapat komposter. Kalau ingin kebijakan didukung, maka fasilitasnya juga harus diberikan secara merata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan seragam, terutama terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, serta jadwal pengangkutan yang jelas dan pasti.
Yonathan turut menyoroti potensi konflik di lapangan akibat kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik. Ia mencontohkan kejadian di wilayah Sesetan, baru baru ini. Dimana terjadi kesalahpahaman antara warga dan petugas kebersihan terkait jenis sampah yang diterima di TPS.
“Jangan sampai petugas di lapangan dibenturkan dengan masyarakat. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi karena kebijakan belum jelas dan belum tersampaikan dengan baik,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, DPRD Kota Denpasar saat ini terus mendorong penambahan TPS 3R di setiap desa dan kelurahan, serta peningkatan armada pengangkutan agar seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan.
Untuk solusi jangka panjang, Yonathan menilai penggunaan teknologi seperti incinerator ramah lingkungan perlu mulai dipertimbangkan, mengacu pada negara lain seperti Singapura yang dinilai berhasil dalam pengelolaan sampah.
“Kalau dikelola dengan baik, sampah ini punya nilai ekonomis. Bisa jadi sumber ekonomi, bukan sekadar masalah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak lagi saling menyalahkan, melainkan fokus pada solusi nyata yang bisa segera dirasakan masyarakat.
“Sudah bukan waktunya saling menyalahkan. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu sederhana, sampahnya cepat diangkut,” pungkasnya. (rian)
