Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/4). Dimana, Pemkot Denpasar menilai bahwa program pemagangan/magang merupakan wahana efektif dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja guna mewujudkan tenaga kerja berdaya saing.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini turut dihadiri segenap Anggota Komisi IX DPR RI, Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Estiarty Haryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kemenaker, Andri Susila, Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta stakeholder terkait lainya.
Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Hal ini lantaran program pemagangan di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Secara umum, kami mencatat bahwa sekitar 40–60% peserta pemagangan berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan menuju dunia kerja dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kunjungan ini dilaksanakan guna mendalami berbagai masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi di industri. Hal ini lantaran banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik yang memadai, namun masih memerlukan penguatan keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Di akhir sesi, juga turut diserahkan secara simbolis jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam konteks tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementeriaan Ketenagakerjaan RI,”ujar Zaini.
Dikatakannya, pemilihan Kota Denpasar sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Dimana, Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi, kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Bali, Aktivitas ekonomi yang tinggi menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap kerja.
“Kedekatan Kota Denpasar dengan Kawasan Pariwisata Internasional seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang menjadi pusat industri pariwisata dan jasa, menjadikan Denpasar lokasi yang ideal untuk pengembangan pemagangan di sektor hospitality, kuliner, dan layanan jasa,” ujarnya.
Ditambahkannya, dengan karakter ekonomi berbasis jasa dan pariwisata, Kota Denpasar berpotensi menjadi model pengembangan pemagangan berbasis industri jasa dan pariwisata yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
“Dengan berdasar pada fungsi pengawasan yang melekat yang dimiliki oleh Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya di bidang Ketenagakerjaan, Kunjungan kerja spesifik yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemagangan, termasuk berbagai tantangan dan peluang pengembangannya ke depan,” ujarnya. (Ags/rah)
