Barometer Bali | Denpasar – Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kepariwisataan DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) tengah mendalami berbagai persoalan di sektor pariwisata, termasuk keberadaan kapal wisata yang diduga belum memenuhi ketentuan administrasi dan perizinan.
Hal tersebut disampaikan anggota Pansus DPRD Manggarai Barat, Saleh Muhidin, saat bertemu dan berdiskusi dengan warga perantau asal Manggarai Barat di Bali, Rabu (23/9/2026) malam.
Saleh mengatakan, Pansus Tata Kelola Kepariwisataan telah dibentuk sekitar dua bulan lalu. Saat ini, Pansus masih mengumpulkan data dan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Yang namanya Pansus sudah dibuat dan sedang bekerja, yang hari ini sedang menunggu semua masukan-masukan atau materi-materi dari berbagai pihak, OPD, dan stakeholder lainnya. Dan ini yang sedang kami lakukan, yang nanti ending-nya menjadi perubahan bagi sektor pariwisata Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Saleh.
Menurutnya, tata kelola pariwisata perlu mendapat perhatian serius karena aktivitas kapal wisata di Labuan Bajo terlihat sangat besar. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Betul bahwa kalau dilihat secara kasatmata, di laut itu kapal-kapal wisata yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain berbanding terbalik dengan pendapatan daerah dari sektor kapal-kapal ini, sehingga menjadi dasar juga bahwa ini adalah suatu persoalan yang harus ditelusuri di mana letak kesalahannya,” katanya.
Dalam kajian sementara, Pansus mengindikasikan adanya persoalan pada sejumlah kapal wisata yang beroperasi di wilayah Manggarai Barat. Namun, Saleh menegaskan temuan tersebut masih dalam proses pendalaman sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran.
“Untuk sementara kapal-kapal ini masih dalam kajian. Ya, nanti vonis temuannya kita akan kabarkan lebih lanjut. Jadi kita akan kabarkan lebih lanjut. Dan untuk sementara bahwa diindikasi ada beberapa yang menjadi temuan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai jumlah kapal yang menjadi perhatian Pansus, Saleh menyebut sementara berada di angka ratusan. Namun, angka final masih menunggu proses pendataan dan verifikasi.
“Untuk sementara ini di angka ratusan. Finalnya, finalnya kita akan kabarkan lebih lanjut,” ungkapnya.
Saleh menambahkan, data yang dihimpun Pansus masih terus bertambah sehingga hasil kajian belum dapat disampaikan secara menyeluruh.
“Ini belum final karena data ini masih sedang masuk dan nanti akan kita temukan. Karena ini masih masukan-masukan data. Akhirnya nanti kita akan sampaikan bahwa ini lho banyak persoalan, titik-titik persoalan, sehingga pariwisata ini bermasalah. Ada titiknya,” kata Saleh.
Ia menjelaskan, Pansus Tata Kelola Kepariwisataan DPRD Manggarai Barat beranggotakan sekitar sembilan orang dari berbagai fraksi. Saleh merupakan salah satu anggota Pansus tersebut.
“Pansus ada kurang lebih sembilan ya kalau saya tidak salah. Sembilan dari berbagai fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai Barat,” ujarnya.
Selain membahas persoalan kapal wisata, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi warga perantau Manggarai Barat di Bali untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk kebutuhan rumah singgah bagi masyarakat Manggarai Barat yang menjalani pengobatan di Bali.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Manggarai Barat dalam pembahasan dan penyusunan rekomendasi terkait tata kelola pariwisata maupun kebutuhan masyarakat Manggarai Barat di perantauan. (rian)
