Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali memperkuat sinergi dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, seluruh daerah harus bergerak dalam satu arah dengan mengesampingkan kepentingan sektoral agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.
Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Menurut Koster, rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara terpadu demi mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali pun dinilai telah menunjukkan hasil positif, baik dalam program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Menurut Koster, keberhasilan tersebut tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menempati posisi pertama.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Koster menjelaskan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026. Target tersebut akan dicapai dengan memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.
Ia juga mengapresiasi seluruh bupati dan wali kota yang telah memaparkan kondisi daerahnya berdasarkan data sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Menurut Koster, keberhasilan pembangunan Bali sangat bergantung pada kemajuan setiap kabupaten dan kota. Karena itu, pembiayaan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.
Selain mempercepat realisasi APBD untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, Koster juga meminta koordinasi rutin antara perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menekan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting.
Untuk mendukung kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, ia mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan mulai 2026. Ia menegaskan seluruh pembangunan merupakan bagian dari penguatan identitas Bali secara keseluruhan.
“Jika satu kabupaten atau kota mengalami persoalan hingga menjadi sorotan publik, yang terdampak adalah citra Bali secara keseluruhan. Karena itu, semua branding adalah branding Bali, bukan branding masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama pada lahan hijau dan lahan pertanian produktif. Sementara itu, izin pembangunan hotel dan restoran diminta lebih selektif, kecuali untuk kebutuhan hunian masyarakat.
Koster turut menginstruksikan optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan agar sektor pariwisata di Badung, Denpasar, dan Gianyar semakin banyak menyerap hasil produksi dari daerah lain di Bali.
Mengakhiri arahannya, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program pembangunan berjalan selaras.
“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam rakor tersebut para bupati dan wali kota memaparkan perkembangan indikator ekonomi di daerah masing-masing, mulai dari kemiskinan, pengangguran, inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Mereka juga mengusulkan penguatan dukungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya melalui skema transfer anggaran dan kerja sama antardaerah, agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata di seluruh Bali. (red)
