Foto: Ketua DPD I Partai Golkar Bali Dr Nyoman Sugawa Korry dalam sebuah acara di Sekretariat Partai Golkar Bali, Denpasar (Sumber: BB/213)
Denpasar | barometerbali – Buleleng disebut sebagai kabupaten peringkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di Bali pada tahun 2023 membuat salah satu tokoh politik asal Desa Banyuatis, Buleleng Dr Sugawa Korry amat prihatin sekaligus jengah (semangat berjuang, red).
Sugawa Korry menuturkan Kabupaten Buleleng adalah satu dari 9 kabupaten/kota di Bali. Luas Kabupaten Buleleng, 23,66% dari luas Provinsi Bali, jumlah penduduk 18,37% dari jumlah penduduk Bali. Sejak dilaksanakannya pilkada langsung (bupati dan wakil bupati) tahun 2004, kepemimpinan Buleleng telah berjalan selama 25 tahun.
“Seluruhnya telah melaksanakan pembangunan sesuai visi dan misinya, serta kemampuan dan profesionalismenya. Diukur dari salah satu indikator pembangunan adalah capaian tingkat kemiskinan,” ungkapnya.
Menurut data, tahun 2010 Kabupaten Buleleng tingkat kemiskinannya nomor 4 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di seluruh Bali.
“Tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng menjadi nomor 2 tertinggi tingkat kemiskinannya, dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di seluruh Bali. Tingkat kemiskinan Buleleng tahun 2023, lebih tinggi (5,85%) dari rata-rata kemiskinan Provinsi Bali (4,25%),” rinci Sugawa Korry.
Lebih jauh ia memaparkan kemiskinan merupakan kondisi, di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
“Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berpotensi meningkatkan kriminalitas, pengangguran, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan semakin menurunnya kesempatan mendapatkan pendidikan kepada generasi muda atau anak-anak”, jelasnya.
Masyarakat miskin menurutnya akan menjauhkan daerah menuju ke arah kemajuan, oleh karenanya penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang wajib bagi pemerintah daerah, dan masih tingginya jumlah masyarakat miskin, merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, termasuk kabupaten Buleleng.
Momentum Pilkada 2024, merupakan momentum masyarakat Buleleng melakukan introspeksi dalam rangka menetapkan pilihan politiknya. Kabupaten Buleleng mesti segera bangkit untuk menanggulangi kemiskinan, agar terlepas dari posisi nomor 2 tertinggi tingkat kemiskinannya.
Sugawa Korry menjelaskan dibutuhkan pemahaman, kesungguhan, profesionalisme dan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten Buleleng. Untuk itu dirinya menawarkan 6 (enam) program dan upaya kongkrit agar segera Buleleng bisa menurunkan tingkat kemiskinannya.
“Pertama, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita melalui mendorong program langsung untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan,” sebutnya. Memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan, memfasilitasi berkembangnya ekonomi rakyat, konsistensi bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Mendorong investasi sekala besar termasuk bandara udara dan pengembangan pelabuhan Celukan Bawang, akses jalan tol Denpasar -Buleleng dan mengembangkan komoditi ekspor produksi Kabupaten Buleleng,” ulasnya.
Kedua, menurut Sugawa Korry adalah meningkatkan kualitas SDM
Pendataan masyarakat miskin di susun dengan lebih akurat dan profesional, pemerintah membantu masyarakat dalam bidang kesehatan dari sejak dalam usia kandungan, sekolah SMP swasta wajib mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga secara bertahap kualitasnya bisa setara dengan SMP negeri. Siswa dari masyarakat miskin dibantu pemerintah untuk bisa sekolah sampai dengan SLTA,” terangnya.
Berikutnya yang ketiga, program makan siang gratis ditindaklanjuti di seluruh Kabupaten Buleleng, bantuan sosial, dan pelayanan sosial dimaksimalkan.
“Keempat, program bea siswa untuk siswa miskin berprestasi disiapkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi”, cetusnya.
Berikutnya kelima, penyiapan dukungan pemerintah untuk naker luar negeri dalam pendidikan dan latihan, baik sebelum berangkat keluar negeri maupun yang akan tiba. Untuk yang datang dari luar negeri disiapkan bantuan diklat untuk program investasi dan entrepreneurship.
“Yang keenam, perkuatan lembaga keuangan baik itu LPD, koperasi, Bumdes maupun penjaminan kredit daerah, dalam rangka mendukung pengembangan pemberdayaan ekonomi rakyat,” pungkas Sugawa Korry. (213)
Editor: Ngurah Dibia
