Barometer Bali | Sampang – Pemerintah desa harus stabil agar bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, membangun desa yang sejahtera, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.
Kestabilan ini mencakup stabilitas dalam administrasi, pembangunan, dan juga stabilitas dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Namun disayangkan ternyata Penjanat (Pj) Kades Tapaan, Desi yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, tuai sorotan dari masyarakat.
Salah satu masyarakat Tapaan inisial (AR) menyampaikan, sejak menerima SK kinerjanya Pj Kades Tapaan belum jelas sedangkan ngantor saja jarang.
“Beberapa hari yang lalu ada keluhan dari masyarakat minta surat pindah, terus mereka bingung mau ke mana. Sekarang yang jadi sorotan masyarakat adalah kegiatan desa pada hari libur dan katanya kegiatan tersebut diduga fiktif untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke perangkat yang hadir pada hari itu mas,” ungkap AR.
Sementara itu salah satu perangkat desa tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura dirinya mengatakan bingung, dirinya juga menunggu sampai detik ini belum ada kejelasan terkait pemerintah desa kedepannya seperti apa.
“Katanya kantor desa ada di rumah mantan kepala desa mas”, tapi Pj-nya juga tidak aktif dan hanya dua kali pertemuan di rumah mantan kades setelah itu hilang kontak, adapun pertemuan pertama itupun pengenalan dan sangat lucu pertemuan yang kedua hanya berfoto – foto setelah itu makan dan bubar,” kata perangkat yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (14/6/2025).
Pertemuan kedua pada hari minggu tanggal 8 Juni 2025 yang dibahas terkait program Presiden Prabowo tentang Koperasi Merah Putih dan Ketahanan Pangan yang diduga dibuat fiktif dan dimanipulasi, karena selama kegiatan tidak membahas apapun, hanya duduk dan sibuk gonta-ganti banner sampai 5 banner yang berbeda untuk dijadikan dokumentasi kegiatan, berikut 5 kegiatan yang diduga fiktif :
1. Musyawarah desa khusus (Musdesus) Restrukturisasi pengurus Bumdes Tahun 2025.
2. Musdesus penetapan Program Ketahangan Pangan Tahun 2025.
3. Musdesus Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025.
4. Musdes Penetapan Anggaran Belanja Dana Desa (APBDES) Tahun 2025.
5. Musdesus Penetapan Penerima BLT DD Tahun anggaran 2025.
Menurut keterangan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan tersebut, dari anggota kepolisian sektor Banyuates, Koramil Banyuates dan perangkat Desa Tapaan, sedangkan Forkopimcam diduga tidak hadir karena hari libur.
Sementara awak media ini berusaha melakukan konfirmasi dengan menghubungi nomor WhatsApp Pj Kades Tapaan, Desi tidak tersambung. (redho)
