Ket foto: Ketua yayasan Puri kauhan Ubud, Dr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, saat di Wawancara Usai menutup Festival Sastra Saraswati Sasana 2024, di Taman Baca Ubud, pada Selasa (23/7/2024). (Sumber : BB/ Rian)
Denpasar I barometerbali – Kegiatan Festival Niti Raja Sasana yang berlangsung selama empat hari dari tanggal 20-23 Juli 2024 resmi ditutup.
Ketua yayasan Puri kauhan Ubud, Dr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, mengatakan Festival Niti Raja Sasana merupakan ajang Literasi dan edukasi kepemimpinan, tetapi dengan menggunakan jalan sastra dan kebudayaan.
“Ini memang ajang untuk literasi dan edukasi literasi. Artinya kita ingin mengajak masyarakat umum untuk membaca manuskrip dan juga sumber-sumber literasi kita terkait dengan kepemimpinan yang sangat kaya,” ujar Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, pada selasa (23/7/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan ternyata Bali memiliki banyak kekayaan di dalam ajaran-ajaran kepemimpinan. Dan tentu saja dengan harapan literas ini pihaknya juga mengedukasi masyarakat untuk bisa membuat standar didalam memilih pemimpin itu seperti apa.
Dengan standar itu tentu akan lebih kritis lagi dalam memilih pemimpin yang mempunyai standar-standar yang ada dalam ajaran yang muncul dalam kepemimpinan Bali.
“Kritis dalam tata kelola kepemimpinan supaya betul-betul mengikuti apa yang menjadi ajaran itu jadi dengan cara lain yang kita perkuat bukan hanya pemimpinnya tetapi yang dipimpin,” jelasnya.
Dia berharap dengan adanya festival Sastra Saraswati Sasana ini masyarakat semakin kritis didalam melihat pemimpin dan melihat tata kelola kepemimpinan itu sendiri.
“Ini kan sebenarnya ajang pendidikan politik tetapi menggunakan jalan sastra dan kebudayaan teman-teman di pihak lain juga banyak sekali melakukan pendidikan politik,” tuturnya.
Menurutnya, Pendidikan politik itu tidak hanya pemilih dalam pilkada bagaimana cara memilih, tetapi yang penting justru adalah bagaimana pemilih itu menjadi pemilih yang rasional dan juga kritis bisa melihat track rekor dari kandidatnya.
Selain itu juga harus kritis terhadap janji-janji yang disampaikan. Program-program yang dikedepankan sehingga tidak serta Merta terbuai oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis transaksional.
“Itu harapan kami dari acara ini setelah terpilih juga upaya untuk mengawasi jalannya pemerintahan tetap berjalan misalnya dalam penggunaan APBD apalagi APBD itu dana publik yang setiap warga negara. Dan setiap warga di provinsi Bali harus tau bagaimana dana-dana mereka digunakan jangan sampai dana-dana yang dimiliki oleh publik itu justru digunakan dengan tidak tepat,” pungkasnya.
Oleh karena itu masyarakat harus juga sadar dan juga punya kekritisan di dalam menilai penggunaan APBD itu.
Reporter : Rian Ngari
Editor : Ngurah Dibia
