Barometer Bali | Denpasar – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali mempertanyakan dasar penetapan target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, realisasi penerimaan pungutan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Gede Harja Astawa dalam pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 pada sidang paripurna DPRD Bali, Senin (26/10/2026)
Astawa mengatakan bahwa target PWA pada 2025 dan 2026 masing-masing sebesar Rp500 miliar. Namun, realisasi 2025 tercatat Rp369 miliar, sedangkan proyeksi 2026 sebesar Rp403,11 miliar. Sementara itu, target penerimaan pada 2027 dinaikkan menjadi Rp600 miliar.
Fraksi Gerindra-PSI menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan target tersebut, termasuk potensi penerimaan dan strategi konkret untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pungutan.
“Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan dasar penetapan target PWA sebesar Rp600 miliar pada tahun 2027, ketika realisasi tahun-tahun sebelumnya masih jauh dari target,” ujar Astawa.
Fraksi Gerindra – PSI meminta Pemerintah Provinsi Bali memaparkan data mengenai jumlah wisatawan asing yang wajib membayar pungutan, jumlah yang telah melakukan pembayaran, tingkat kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan.
Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, termasuk melalui integrasi sistem dan pengawasan.
Sorotan terhadap PWA tersebut juga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah dalam RAPBD 2027. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,72 triliun, turun 12,78 persen dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp6,56 triliun.
Penurunan itu turut dipengaruhi berkurangnya dana transfer. Fraksi Gerindra-PSI meminta penjelasan terperinci mengenai penurunan transfer dari pemerintah pusat yang disebut hampir mencapai 50 persen, termasuk proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya dan langkah menjaga stabilitas fiskal daerah.
Astawa juga mempertanyakan proyeksi transfer antar daerah yang tercantum nihil dalam RAPBD 2027, serta meminta penjelasan mengenai kemungkinan kerja sama dan pendanaan bersama untuk kebutuhan lintas kabupaten/kota.
Di sisi pembiayaan, RAPBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp475,95 miliar. Jika ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp753,46 miliar, terdapat kebutuhan pendanaan sekitar Rp1,229 triliun yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci kepastian ketersediaan SiLPA tersebut, termasuk bagian yang telah memiliki peruntukan tertentu.
Astawa mengatakan, penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembiayaan daerah tetap terukur dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Astawa berharap target PWA, dana transfer, dan proyeksi SiLPA, Fraksi Gerindra-PSI mendorong pengelolaan APBD 2027 yang lebih transparan, akuntabel, serta didukung perhitungan pendapatan dan pembiayaan yang jelas. (rian)
