Barometer Bali | Badung – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak hanya mengejar jumlah hunian, tetapi juga menjaga kualitas ruang hidup masyarakat hingga 100 tahun mendatang. Kebutuhan rumah harus dipenuhi tanpa mengorbankan lahan pertanian, sumber air, lingkungan, dan kebudayaan Bali.
“Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan perumahan hari ini dengan menciptakan persoalan ruang bagi generasi berikutnya,” tegas Koster.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Anugerah Inovasi Desain Rumah Bali Era Baru 100 Tahun ke Depan Berbasis Kearifan Lokal dan Teknologi Global di Politeknik Pariwisata Bali, Badung, Senin (5/10/2026).
Menurut Koster, keterbatasan ruang di Bali menjadi tantangan yang harus diperhitungkan secara serius. Di sisi lain, kebutuhan hunian terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pariwisata.
Situasi itu menuntut perencanaan yang mampu menyediakan rumah layak dan terjangkau sekaligus melindungi daya dukung lingkungan.
“Ketika berbicara tentang perumahan Bali untuk jangka waktu 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan, kita tidak cukup hanya menghitung berapa banyak rumah yang harus dibangun,” sebutnya.
Koster menekankan bahwa rumah merupakan bagian dari sistem kehidupan yang lebih luas. Keberadaannya terhubung dengan desa dan kota, transportasi, air, energi, pangan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial dan budaya.
Karena itu, pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan tata ruang, infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan, mitigasi bencana, serta kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Lingkungan hunian yang dibangun diharapkan aman, sehat, terhubung, berkelanjutan, dan tetap memiliki karakter Bali.
Perencanaan tersebut juga harus menjaga sawah, kawasan lindung, ruang ekologis, sumber air, dan pesisir. Ancaman banjir, longsor, gempa, tsunami, serta risiko bencana lainnya perlu menjadi pertimbangan sejak awal.
Koster menjelaskan, arah pembangunan jangka panjang Bali telah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, haluan tersebut menempatkan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Arahnya dijabarkan melalui RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2045 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029, serta diterjemahkan dalam kebijakan tata ruang, perumahan, dan investasi.
Ia turut menyinggung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Kebijakan itu dinilai penting untuk menjaga agar pembangunan hunian tidak menggerus lahan pertanian produktif yang menopang kedaulatan pangan dan keseimbangan ekologis Bali.
Dalam forum tersebut, Koster menawarkan filosofi Sad Kerthi sebagai perspektif Bali dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Asia Pasifik. Filosofi yang mencakup Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi itu menempatkan kehidupan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga.
Keberadaan desa adat juga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan permukiman. Struktur sosial, tempat suci, ruang budaya, pola permukiman, gotong royong, hubungan masyarakat dengan lingkungan, dan karakter arsitektur Bali harus tetap memperoleh ruang.
“Bali tidak ingin membangun masa depan dengan meninggalkan masa lalunya. Bali ingin membangun masa depan dengan mengambil nilai terbaik dari masa lalu, menjawab kebutuhan masa kini, dan menyiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” terang Koster.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB), bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Bali dan Asia-Pacific Network for Housing Research (APNHR).
Acara menjadi bagian dari APNHR International Conference 2026 yang mengangkat tema “Navigating Asia-Pacific Housing Futures: Financialization, Technology, Governance, and Climate Action”.
Turut hadir Chair of the Organising Committee APNHR Conference 2026 Ir. Sugiyantoro, M.I.P., Ph.D.; Chair of APNHR Prof. Shenjing He; Dekan SAPPK ITB Prof. Dr. Eng. Puspita Dirgahayani; serta Wakil Direktur I Politeknik Pariwisata Bali Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana.
Koster menilai forum tersebut menjadi ruang penting untuk bertukar pengalaman dan membangun kolaborasi. Banyak wilayah Asia Pasifik menghadapi tantangan serupa, mulai dari kenaikan harga tanah, urbanisasi, perubahan iklim, risiko bencana, keterbatasan ruang, hingga ketimpangan akses hunian dan tekanan terhadap masyarakat lokal.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari kualitas kehidupan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kita tidak hanya ingin membangun lebih banyak rumah, tetapi membangun tempat hidup yang lebih baik. Pembangunan bukan tentang berapa banyak bangunan yang kita tinggalkan, melainkan tentang kehidupan seperti apa yang kita wariskan,” pungkas Koster. (rah)
