Barometer Bali | Singasana – Tantangan keuangan daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD tingkat II menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara lebih cermat, terukur, dan berbasis skala prioritas. Kesepakatan bersama atas Ranperda APBD 2027 tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11), yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa serta dihadiri Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Wakil Bupati I Made Dirga, unsur Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah.
Dalam postur APBD Tahun Anggaran 2027 yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, dengan surplus anggaran Rp18,231 miliar. Angka tersebut dirancang dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah agar setiap alokasi belanja benar-benar menyasar kebutuhan paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Sanjaya menekankan, keterbatasan ruang fiskal ke depan harus dijawab dengan tata kelola anggaran yang disiplin, efektif, dan efisien, bukan dijadikan alasan untuk memperlambat kinerja.
“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegas Bupati Sanjaya.
Sejalan dengan upaya menjaga efisiensi fiskal, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana dalam penyampaian laporan Badan Anggaran juga menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, penguatan sumber pendapatan harus dibarengi kepekaan terhadap urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Melalui APBD 2027 yang telah disepakati, Pemkab Tabanan mengarahkan program dan kegiatan pada penguatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen Ranperda APBD tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Bali untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada hari yang sama, dalam Rapat Paripurna ke-17, Bupati Sanjaya juga menyampaikan pidato pengantar atas tiga Ranperda strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan respons daerah secara terukur tanpa membebani kebijakan secara tumpang tindih. Ketiga Ranperda tersebut meliputi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Untuk Ranperda narkotika, langkah ini merespons tren kasus penyalahgunaan narkotika di Tabanan berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, yang tercatat 26 kasus pada 2020, naik menjadi 82 kasus pada 2024, dan berada di angka 72 kasus pada 2025. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan korban secara lebih terpadu.
Sementara itu, Ranperda tentang BPBD ditujukan untuk memantapkan kelembagaan penanggulangan bencana di Tabanan yang memiliki skor Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 sebesar 116,72 (kategori sedang). Adapun perubahan Perda Perumda Tirta Amertha Buana difokuskan pada penyesuaian ketentuan organ dan kepegawaian BUMD air minum dengan regulasi terbaru guna meningkatkan tata kelola serta kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.
Bupati Sanjaya berharap persetujuan APBD 2027 dan pembahasan lanjutan ketiga Ranperda dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku melalui sinergi eksekutif, legislatif, dan masyarakat demi mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (tmc/rah)










