Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Naik Drastis 42,15 Persen

Screenshot_20261120_212026_ChatGPT
UMP 2027 - Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut melonjak 42,15 persen atau naik Rp1.351.828 dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459. (Barometer Bali/Red)

Barometer Bali | Denpasar – Kabar menggembirakan bagi para pekerja di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut melonjak 42,15 persen atau naik Rp1.351.828 dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, yang ditetapkan pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Selain menetapkan UMP, Koster juga memutuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.

Penetapan upah minimum ini menjadi langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah perkembangan ekonomi daerah.

Dalam keputusan tersebut, Koster menjelaskan bahwa penetapan UMP telah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali serta aspirasi organisasi pekerja yang menginginkan penghitungan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

Berita Terkait:  Jelang Nataru 2027 dan Event Internasional, PLN Pastikan Listrik Bali Aman, FPRMI Siap Perkuat Kolaborasi

Kedua organisasi pekerja tersebut mendorong agar penetapan UMP tidak semata-mata mengacu pada formula pengupahan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja untuk menjalani kehidupan yang layak.

Berdasarkan perhitungan yang menjadi pertimbangan keputusan, nilai KHL Bali tahun 2027 mencapai Rp5.604.481 per bulan.

Sementara itu, FSPM juga menyampaikan aspirasi agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287.

Setelah mempertimbangkan berbagai masukan tersebut, Koster akhirnya menetapkan besaran UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.

UMP Bali 2027 Capai 81,35 Persen dari Kebutuhan Hidup Layak

Koster mengungkapkan, peningkatan UMP Bali tahun 2027 merupakan lompatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan UMP sebesar Rp4.559.287, tingkat pemenuhan terhadap KHL tahun 2027 mencapai 81,35 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2026 yang baru mencapai 61,54 persen, berdasarkan perbandingan UMP Rp3.207.459 dengan KHL Rp5.253.107.

Menurut Koster, capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali.

Berita Terkait:  Buruh Desak Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Tolak Tawaran Rp4,2 Juta

Pemerintah Provinsi Bali menilai besaran UMP terbaru sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam keputusan tersebut, meskipun nominalnya masih berada di bawah nilai KHL secara penuh.

Koster juga menaruh harapan besar agar kenaikan upah tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keputusan yang disampaikannya, Koster menyebut kenaikan UMP diharapkan turut meningkatkan pendapatan pegawai PPPK, PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja sektor pariwisata.

Peningkatan pendapatan itu diharapkan mendorong konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi Bali.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, Koster juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Ia berharap kebijakan pengupahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara Niskala-Sakala, sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali.

Koster Instruksikan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Jalankan Keputusan

Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan mengenai upah minimum tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Berita Terkait:  Forum Pimred Gandeng PLN UID Bali, Kawal Transisi Energi Bersih dan Keandalan Listrik

Kebijakan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dengan pemberlakuan tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan pelaksanaan ketentuan pengupahan sesuai aturan yang berlaku.

Koster juga mengharapkan kenaikan upah menjadi motivasi bagi para pegawai dan pekerja untuk semakin meningkatkan semangat kerja, kinerja, serta produktivitas.

Momentum penetapan UMP yang bertepatan dengan Hari Puputan Margarana ke-80 turut dimaknai sebagai semangat perjuangan dalam mewujudkan kehidupan pekerja yang lebih sejahtera.

Menutup penyampaian keputusannya, Koster menyampaikan pantun penyemangat bagi para pekerja di Bali:

“Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah,

Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa.

Semangat Puputan Margarana Tetap Membara,

Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.”

Kebijakan kenaikan UMP Bali 2027 ini diharapkan menjadi momentum penguatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali melalui peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat. (red)

 

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI