Barometer Bali | Jembrana – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan hadir dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Kunjungan kerja wakil rakyat di pusat ini dalam rangka menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa porsi anggaran pusat yang disiapkan untuk Provinsi Bali sebenarnya cukup besar, meski terjadi pergeseran skema pembiayaan guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
“Banyak anggaran transfer yang sekarang itu melalui program-program yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” ucapnya.
Selain PPPK, pihaknya juga menyinggung perbaikan infrastruktur yang sebelumnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah kini turut disokong APBN melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Infrastruktur jalan yang jadi kewenangan daerah, sekarang ditarik lewat Inpres. Dengan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya, kalau dilihat dari sisi itu, cukup besar juga. Dalam dana daerah, yang penting dana nasional yang membantu untuk pembangunan di daerah. Ya tentu semuanya ini kita lihat dari kemampuan fiskal,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Kembang Hartawan ditemui usai mengikuti rapat mengatakan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat sangat diharapkan oleh pemerintah kabupaten Jembrana. Hal ini untuk merespons keresahan masyarakat dan para pengguna jalan akibat kemacetan berulang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
“Memang sampai saat ini masyarakat resah. terutama pengguna truk yang hari ini sangat resah dan beberapa kali sudah berdemo, di mana masyarakat menginginkan ada solusi yang konkret terhadap penyeberangan Ketapang–Gilimanuk,” tandasnya.
Menurutnya, pengerjaan peningkatan kapasitas dermaga yang saat ini sedang berlangsung menjadi langkah penanganan awal. Pemkab Jembrana menantikan kebijakan strategis jangka panjang dari pusat, terlebih mengingat tingginya volume kendaraan di masa mendatang seiring tersambungnya akses jalan tol.
“Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi harapannya ada penambahan pelabuhan yang dibangun baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol sudah mulai mendekat,” pungkasnya. (pro/rah)
