Barometer Bali | Badung – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan keimigrasian sebagai salah satu faktor strategis dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Menurutnya, pelayanan keimigrasian menjadi pintu gerbang pertama yang memberikan kesan kepada wisatawan mancanegara saat memasuki Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, serta pelayanan terpadu dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Koster mengatakan bahwa pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, pemerintah dituntut semakin responsif terhadap berbagai aspirasi dan dinamika di lapangan.
Namun, secara khusus ia menyoroti layanan keimigrasian yang memiliki peran sangat strategis karena Bali menjadi daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang hampir menyentuh tujuh juta orang pada 2025, kualitas pelayanan keimigrasian dinilai sangat menentukan kenyamanan wisatawan.
“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegas Koster.
Ia menambahkan, urusan keimigrasian bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal semata, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Menurutnya, pelayanan yang baik akan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus memperkuat reputasi Bali di mata dunia.
Karena itu, Koster mengapresiasi penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik oleh Kejati Bali sebagai salah satu upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi agenda seremonial.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono mengatakan Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk komitmen menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.
Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga konsultasi hukum dalam satu lokasi. (red)
