Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Koster menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali berkolaborasi dengan DPRD dalam membahas dan menyempurnakan rancangan Perubahan APBD 2026. Berbagai kritik, saran, masukan, dan catatan konstruktif dari seluruh fraksi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pandangan fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan APBD semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program-program yang bermanfaat nyata.
Salah satu perhatian utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi PAD akan dilakukan secara berkelanjutan tanpa semata-mata membebani masyarakat dan dunia usaha.
Langkah yang disiapkan meliputi perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi dan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat. Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan kebudayaan Bali.
Di sektor pariwisata, Pemprov Bali akan menyiapkan skenario mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Antisipasi diperlukan agar gangguan konektivitas, mobilitas, dan perubahan kondisi eksternal tidak mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Pada saat bersamaan, sektor ekonomi lainnya akan terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan daerah.
Dalam pengelolaan belanja, Koster menegaskan setiap peningkatan anggaran harus diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak hanya berarti mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah memberikan manfaat optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pengawasan dan verifikasi pelaksanaan program akan diperkuat agar laporan yang disampaikan mencerminkan kondisi serta capaian sebenarnya di lapangan. Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal dan proyek prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar, dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Pembangunan infrastruktur juga diharapkan memberikan dampak ekonomi lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata. Aset daerah akan didorong lebih produktif, termasuk melalui pengembangan green tourism dan sport tourism, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan rencana pinjaman daerah, Koster memastikan kebijakan pembiayaan dilaksanakan secara hati-hati, terukur, transparan, serta mempertimbangkan kesehatan fiskal. Penggunaan SiLPA harus sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas, sedangkan pinjaman daerah wajib memperhitungkan kemampuan keuangan, kewajiban pembayaran, kebutuhan pembangunan, dan manfaat bagi masyarakat.
Pemprov Bali juga akan memperketat pengelolaan hibah melalui penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat. Hibah diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.
Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal, seluruh aset daerah akan ditata secara legal, transparan, tertib, dan produktif. Penyertaan modal akan dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian. Penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mencegah terkonsentrasinya pembangunan di Bali Selatan.
Sementara dalam bidang tata ruang dan investasi, Koster menegaskan seluruh pembangunan harus mematuhi ketentuan tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan objektif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha.
Pemprov Bali juga terus memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan pertanian dan peternakan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas.
Persoalan tingginya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian. Kebijakan pembangunan ke depan diharapkan tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja, dan berkembang di Bali secara adil dan berkelanjutan.
Di bidang lingkungan, prioritas diarahkan pada penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, serta penguatan transportasi publik. Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Bali akan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sekaligus memperkuat konektivitas sistem rujukan antar-rumah sakit kabupaten dan kota.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.
Ia menegaskan, sinergi antara Pemprov Bali, DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif, terukur, serta akuntabel.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali,” pungkasnya. (Rian)
