Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster meluruskan isu yang menyebut dirinya menghalangi penampilan maestro Drama Gong Lawas, I Nyoman Subrata alias Petruk, di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 tahun 2025. Isu tersebut beredar di sejumlah media dan menimbulkan perbincangan di kalangan pegiat seni dan masyarakat Bali.
Dalam rapat pleno PKB yang digelar di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/6/2025), Koster dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menekankan tidak pernah memberikan arahan, apalagi larangan terkait siapa saja yang boleh tampil di panggung seni budaya tahunan tersebut.
“Saya gak pernah bicara dengan Pak Kadis soal siapa yang tampil, apalagi melarang Petruk. Gak ada itu,” tegasnya.
Bahkan, Koster menyebut Petruk sebagai salah satu seniman yang sudah lama dikaguminya dalam dunia seni pertunjukan di Bali.
“Petruk ini favorit saya sejak dulu. Ya memang gayanya agak jedag-jedug begitu, tapi saya suka,” ujarnya sambil tersenyum.
Gubernur juga mengingatkan agar polemik ini tidak digiring ke arah politisasi. Menurutnya, ajang PKB adalah ruang ekspresi budaya yang harus dijaga dari bias politik, apalagi setelah Pilgub usai.
“Tolong ini di-clearkan. Jangan digiring ke isu politik. Saya dan Pak De Gadjah sudah ke rumah beliau, ngopi dan makan bareng. Gak ada urusan politik di sini,” tambahnya.
Koster juga meminta tim kurator dan Dinas Kebudayaan segera mengklarifikasi ke publik agar tidak muncul persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.
“Saya gak mau ada tuduhan yang ngawur. Ini soal budaya, bukan arena politik,” tutupnya.
Isu dugaan pelarangan Petruk sebelumnya memicu reaksi dari sejumlah seniman dan netizen yang menyayangkan jika ada kepentingan di luar seni masuk dalam penyelenggaraan PKB. Dengan klarifikasi ini, publik diharapkan bisa melihat persoalan dengan jernih dan mendukung ruang berkesenian yang terbuka untuk semua pihak.
Menanggapi keluhan seniman I Nyoman Subrata dengan nama panggung Petruk yang mengaku diblokir tampil di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) karena alasan politis, politisi Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah angkat bicara lewat unggahan di akun Facebook-nya, menyebut mendapat pengakuan langsung dari Petruk pada 1 Juni lalu, bahwa ada dugaan pembatasan oleh oknum ASN di Dinas Kebudayaan Bali.
“Pekak Petruk menyampaikan kepada saya bahwa dirinya tidak diizinkan tampil di PKB karena mendukung saya saat Pilgub kemarin, dan juga karena dalam penampilannya sempat ada kata-kata ‘ba**sat’. Padahal, dalam Drama Gong, itu hal yang biasa. Kalau semua dialog harus pakai bahasa Bali alus, siapa yang mau nonton?” ujar De Gadjah.
Ia menilai pembatasan terhadap seniman karena alasan politik adalah praktik yang tidak sehat dalam kehidupan berdemokrasi, apalagi setelah proses Pilgub selesai.
“Kalau urusan politik yang sudah selesai masih dibawa-bawa, lalu seniman yang mendukung saya diblokir tampil, itu sangat tidak dewasa dalam berpolitik,” tegasnya.
De Gadjah mengaku telah menyampaikan hal ini langsung kepada Gubernur Bali Wayan Koster melalui sambungan telepon.
“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, dan beliau menanggapi dengan baik. Pak Koster menyatakan tidak pernah menginstruksikan pelarangan seperti itu dan akan mengingatkan jajaran Dinas Kebudayaan serta kader-kadernya agar tidak membatasi ruang ekspresi seniman,” ungkapnya.
Ia berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap pelaku seni hanya karena pilihan politik masa lalu.
“Mari kita bersinergi membangun Bali. Hajatan politik sudah selesai, sekarang waktunya bergotong royong demi Bali yang lebih baik,” pungkas De Gadjah. (rah)
