Barometer Bali | Badung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali terus mendorong KPU Kabupaten Badung untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pendampingan langsung KPU Bali terhadap KPU Badung dalam tahapan wawancara evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rabu (2/9/2026).
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, hadir langsung bersama jajaran untuk memberikan dukungan sekaligus memastikan KPU Badung siap memaparkan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurut Lidartawan, pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses administratif untuk mengejar sebuah predikat. Lebih dari itu, ZI harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan Zona Integritas jangan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi. Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas itu benar-benar menjadi budaya kerja dan kemudian dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik,” kata Lidartawan..
Dalam tahapan wawancara tersebut, KPU Badung memaparkan sejumlah inovasi unggulan yang menjadi bagian dari strategi penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Salah satunya melalui penerapan budaya kerja KERIS, yang merupakan singkatan dari Kemandirian, Efektif dan Efisien, Responsif, Integritas, serta Sinergitas.
Budaya kerja tersebut menjadi pedoman bagi jajaran KPU Badung dalam menjalankan tugas secara profesional, adaptif dan kolaboratif.
Selain itu, KPU Badung mengusung motto pelayanan SERVICE, yakni Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean & Tidy. Motto ini menjadi standar pelayanan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang ramah, informatif, transparan dan nyaman.
Yang menarik, KPU Badung juga memperkenalkan Democracy Creative Space (DCS) sebagai inovasi pelayanan dan edukasi kepemiluan berbasis digital.
DCS dirancang sebagai portal edukasi digital satu pintu yang dilengkapi berbagai fitur interaktif, seperti cek data pemilih, kuis pintar, museum digital hingga modul edukasi kepemiluan.
Inovasi tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk digital. KPU Badung juga menyediakan ruang fisik berupa co-working space, perpustakaan mini serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Melalui program kunjungan ke sekolah dan perekrutan Democracy Ambassador, KPU Badung berupaya mengubah pola sosialisasi kepemiluan yang selama ini cenderung formal menjadi lebih interaktif dan dekat dengan generasi muda.
Lidartawan mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan KPU Badung. Meski demikian, ia menilai inovasi tersebut harus terus dikembangkan agar memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPU Badung. Inovasinya sudah baik, tetapi harus terus dikembangkan dan dipastikan benar-benar memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kepemiluan,” ujarnya.
Selain inovasi pelayanan, aspek pengawasan internal dan pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest) juga menjadi perhatian dalam pembangunan Zona Integritas KPU Badung.
KPU Badung menjaga independensi kelembagaan dengan menyerahkan proses pengadaan barang dan jasa kepada Sekretariat. Selain itu, kewajiban deklarasi keterkaitan kekeluargaan dengan peserta pemilu juga dilakukan secara terbuka dalam rapat pleno resmi.
Dalam pendampingan tersebut, KPU Bali memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya mendorong agar inovasi DCS dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam situs web utama KPU Badung.
KPU Bali juga meminta pemutakhiran data pemilih dilakukan secara lebih proaktif serta memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga konsistensi dan kepastian kualitas pelayanan.
“Yang kita bangun bukan hanya sebuah predikat, tetapi sistem kerja yang bersih, transparan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, inovasi harus berkelanjutan dan SOP harus dijalankan secara konsisten,” tegas Lidartawan.
Pendampingan tersebut turut dihadiri Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM I Gede Made Gusti Gustem Lasidha.
Melalui pendampingan tersebut, KPU Bali berharap KPU Badung mampu melewati tahapan evaluasi TPN KemenPANRB sekaligus mewujudkan birokrasi kepemiluan yang bersih, berintegritas, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan KPU Bali yang sebelumnya telah meraih predikat WBK dan kini tengah berproses menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (red)
