POLEMIK soal pembangunan Turyapada Tower di Buleleng kembali memunculkan pola lama: proyek strategis diserang melalui opini yang dibangun tanpa data yang jelas. Alih-alih membahas arah pembangunan dan manfaat jangka panjangnya, narasi yang berkembang justru menggiring persepsi bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Padahal, jika melihat kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, pembangunan Turyapada diposisikan sebagai motor pertumbuhan baru bagi Bali Utara yang selama ini dinilai tertinggal dibanding kawasan selatan Bali.
Narasi bahwa masyarakat belum merasakan manfaat proyek pun dinilai terlalu dini. Sebab hingga kini proyek kawasan Turyapada masih dalam tahap pengembangan. Fasilitas gondola dijadwalkan mulai dipasang pada akhir Juni 2026 setelah perangkat dari China tiba, sementara penataan tahap kedua kawasan juga masih berjalan.
Namun sebelum seluruh proses rampung, opini kegagalan sudah lebih dulu diarahkan ke publik. Pola seperti ini dinilai sebagai bentuk penggiringan persepsi yang mengabaikan tahapan pembangunan sebuah proyek strategis.
Fakta lain yang jarang disorot adalah keterlibatan langsung pemerintah dalam memastikan proses pembebasan lahan berjalan transparan. Gubernur Wayan Koster bahkan turun langsung menemui masyarakat Pegayaman guna memastikan penilaian lahan dilakukan melalui appraisal independen, bukan keputusan sepihak pemerintah.
Lebar akses jalan disepakati bersama warga, sementara pembayaran lahan disebut dilakukan langsung kepada pemilik tanah. Pemerintah juga mulai menyiapkan masyarakat sekitar agar ikut masuk dalam rantai ekonomi kawasan melalui penguatan UMKM, koperasi, hingga pelatihan tenaga kerja lokal.
Karena itu, tudingan bahwa proyek hanya dinikmati kelompok elite dinilai janggal lantaran tidak pernah disertai data konkret. Tidak ada penjelasan siapa pihak yang disebut menikmati keuntungan, bagaimana aliran manfaat itu terjadi, maupun bukti bahwa proyek dirancang eksklusif untuk kelompok tertentu.
Padahal dalam pembangunan kawasan strategis, dampak ekonomi memang tidak muncul seketika. Infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu, konektivitas disiapkan, baru aktivitas ekonomi bergerak secara bertahap. Hampir tidak ada kawasan wisata besar di dunia yang langsung menghasilkan dampak ekonomi sebelum seluruh proyek selesai dibangun.
Di sisi lain, munculnya serangan opini saat Bali Utara mulai mendapatkan proyek besar juga dianggap ironi tersendiri. Ketika pemerataan pembangunan mulai diarahkan ke wilayah utara, justru muncul narasi yang menanamkan keraguan publik sejak awal.
Publik tentu memiliki hak untuk mengawasi pembangunan dan penggunaan anggaran negara. Transparansi tetap menjadi hal penting. Namun kritik yang tidak dilengkapi data dan hanya membangun kecurigaan dinilai bukan bentuk kontrol yang sehat, melainkan berpotensi menjadi opini yang menyesatkan.
Bagi Pemerintah Provinsi Bali, Turyapada tampaknya tidak sekadar diproyeksikan sebagai menara pemancar atau destinasi gondola semata. Kawasan ini dipersiapkan menjadi simbol pemerataan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Bali Utara.
Dan seperti banyak proyek besar lainnya, perubahan yang berpotensi menggeser peta ekonomi memang kerap memunculkan dua hal sekaligus: harapan masyarakat dan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh perubahan itu. (wan)
