Barometer Bali | Buleleng – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan penyegelan terhadap sejumlah fasilitas di kawasan Bali Handara, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1/2026).
Penyegelan dilakukan saat Pansus TRAP menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Tindakan ini ditandai dengan pemasangan garis pembatas Pol PP (Pol PP line) pada sejumlah titik yang dinilai belum mengantongi kelengkapan perizinan.
Sedikitnya empat lokasi disegel sementara, yakni fairway lapangan golf berupa jalan beton baru, bangunan President Suite, eks kantin karyawan, serta eks area parkir mobil buggy golf. Pansus TRAP menilai pihak manajemen belum dapat menunjukkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pemanfaatan ruang dan pembangunan di Bali.
“Kami tidak bertindak sewenang-wenang. Ini adalah tanggung jawab kami. Karena dokumen perizinan belum dapat ditunjukkan, maka dilakukan penertiban. Jika izin sudah lengkap, tentu akan dibuka kembali,” tegasnya.
Selain persoalan perizinan, sidak ini juga menyoroti banjir berulang yang melanda Desa Pancasari sejak 2023. DPRD Bali menilai banjir diduga dipicu oleh pembangunan gorong-gorong dan perubahan sistem drainase tanpa kajian teknis yang memadai, sehingga air meluap dan merendam lahan pertanian warga.
Sementara itu, General Manager Bali Handara, Shan Ramdas, menyatakan pihak manajemen menghormati langkah DPRD Bali dan siap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa beberapa bangunan yang disegel merupakan fasilitas lama yang tengah menjalani proses renovasi.
“Apabila memang diperlukan izin tambahan, kami siap mengurusnya sesuai prosedur,” kilahnya.
Di sisi lain, warga terdampak banjir sekaligus pemilik Mr Glamping, Raden Reydi Nobel Kristoni, mengungkapkan bahwa persoalan banjir mulai muncul sejak adanya aktivitas pengerukan menggunakan alat berat pada April 2023. Menurutnya, saat itu dibangun saluran air yang diarahkan langsung ke lahannya.
“Saya melihat sendiri alat berat menggali tanah untuk membuat aliran air yang mengarah ke lahan kami. Sejak itu banjir mulai terjadi dan menimbulkan banyak kerugian,” ungkapnya.
Reydi Nobel menegaskan bahwa sebelum adanya perubahan alur drainase tersebut, lahannya tidak pernah mengalami banjir meskipun curah hujan tinggi. Namun kini, air kerap meluap dan menggenangi area pertanian warga hingga menyebabkan gagal panen pada akhir 2023.
Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada aparat desa dan mengikuti berbagai upaya mediasi yang melibatkan Satpol PP serta Dinas Pekerjaan Umum. Namun karena belum ada solusi konkret, Reydi akhirnya melaporkan persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali pada September 2025.
“Saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin ada solusi agar lahan kami dan petani sekitar tidak terus menjadi korban,” pungkas Reydi Nobel. (red)
