Barometer Bali | Denpasar – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV pada Sabtu (7/11/2026) di Gedung Rapat DPRD Bali. Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk lima tahun mendatang.
Ketua DPD KPPI Bali, Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., menjelaskan bahwa Musda merupakan forum tertinggi organisasi dengan sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus demisioner, pemilihan kepengurusan baru periode 2026–2031, penetapan program kerja, serta penguatan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Bali.
“Musda juga menjadi ruang untuk mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja pengurus sebelumnya, menetapkan program kerja ke depan, dan memperkuat konsolidasi organisasi,” ujar Sari Galung, Jumat (6/11/2026) malam.
Anggota DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, KPPI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan di dunia politik. Salah satu target yang terus didorong adalah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga politik maupun partai politik.
Menurutnya, kehadiran KPPI dilatarbelakangi masih adanya subordinasi perempuan dalam politik akibat kuatnya budaya patriarki serta berbagai hambatan internal yang membatasi ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, KPPI menjadi wadah independen yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang dan lintas partai politik. Organisasi ini juga berfungsi meningkatkan kapasitas politik, pemahaman legislasi, serta kompetensi para anggotanya.
“Inilah sesungguhnya fondasi dasar hadirnya KPPI, yakni memperkuat posisi perempuan dalam politik sekaligus membuka ruang bagi perempuan lintas partai untuk berkembang dan berkontribusi,” jelasnya.
Evaluasi Program dan Penguatan Kader Perempuan
Dalam kesempatan tersebut, Sari Galung juga memaparkan sejumlah capaian selama memimpin KPPI Bali periode 2021–2026. Berbagai program telah dijalankan sebagai tindak lanjut amanat Musda sebelumnya, terutama dalam membentuk kader perempuan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan mendorong kesetaraan gender.
Sejumlah kegiatan yang telah direalisasikan antara lain pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), talk show, peringatan Hari Ibu, serta kegiatan bertema Perempuan Berdaya, Negara Berjaya. KPPI Bali juga menggelar edukasi mengenai pengelolaan sampah dan bela diri.
Di bidang peningkatan kapasitas politik, KPPI Bali turut menyelenggarakan seminar bersama B-Trust untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensi calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Bali.
Kegiatan tersebut menjadi ruang belajar, bertukar gagasan, sekaligus memperluas jejaring antarkader perempuan agar semakin siap menghadapi dinamika politik dan kontestasi demokrasi.
Tak hanya berfokus pada pemberdayaan politik, KPPI Bali juga menjalankan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Bangli dan Karangasem serta melakukan kunjungan sosial dan pembagian sembako kepada warga lanjut usia di Denpasar dan Singaraja.
Meski demikian, Sari Galung mengakui pelaksanaan berbagai program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala dan kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia berharap Musda IV dapat melahirkan kepengurusan baru yang lebih solid, progresif, dan mampu membawa KPPI Bali semakin berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan kehidupan politik.
“Terlepas dari berbagai program yang telah dilaksanakan, tentu masih ada kendala dan kekurangan. Semoga kepengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi KPPI dengan lebih baik lagi,” pungkas Sari Galung. (red)
