Barometer Bali I Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster melantik sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan menjamin tak ada jual-beli jabatan dan titipan.
Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Bali tahun 2025 ini, berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Jumat (9/5/2025).
Koster mengatakan, pejabat yang dilantik ada yang dirotasi, dan ada juga promosi untuk mengisi jabatan tersebut.
“Saya tidak menggunakan lelang, tapi mengunakan metode merit system,” tegasnya.
Koster mengungkapkan, dulu pengisian jabatan diduga terjadi jual beli. Menurutnya, hal ini berbahaya karena merusak tatanan birokrasi dan menghilangkan kesempatan bagi orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.
“Dan itu tidak baik, jadinya birokrasi kita konyol. Karena memiliki akses orang-orang tertentu dan bayar,” sentil Koster.
Saat ini, Koster katakan dengan menerapkan merit system dalam mengisi jabatan. Yang dipilih terbaik dari yang ada, dan yang tersedia. Koster tak menampik bahwa sempat mengambil pejabat dari luar, namun hal itu sangat minim.
“Saya memilih yang berkarir di Bali. Yang tertinggi di Bali itu eselon II. Yang eselon I hanya satu yaitu Sekda. Sekda yang sekarang terbaik, untuk itu saya tetap pakai sekdanya,” ungkapnya.
Koster juga mengungkapkan, penempatan para pejabat disesuaikan dengan kompetensi, jenjang pendidikan, masa kerja, golongan, riwayat hidup, hingga kinerja.
Sebelumnya Koster meminta Sekda Bali, Dewa Made Indra untuk mem-print out seluruh data pejabat eselon III dengan riwayatnya.
“Saya baca satu satu, dan telisik satu satu. Dari masa kerja, lahir, karir, dan ada kasus apa tidak,” imbuhnya
Pihaknya tidak meminta pendapat dari Sekda maupun inspektur, karena takut ada yang dijaga.
“Pejabat yang saya lantik ini terbaik dari pilihan tersebut, bukan betul sesuai keinginan saya sebagai gubernur. Karena saya pekerja keras. Numbeg sejak kecil,” kenangnya.
Dalam kesempatan itu, Koster meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar ulet, dan jujur.
“Saya ingin yang kompeten dan jujur. Saya tidak ada konsultasi dengan siapapun. Saya tentukan sendiri dan mohon ke Ida Bhatara untuk memilih orang yang benar-benar keluarga. Nggak ada titipan, termasuk nitip ke istri saya, tapi saya tidak pilih. Aduh jangan gek,” tutur Koster menolak permintaan dari istrinya.
Lanjutnya, reformasi birokrasi salah satunya adalah menata struktur profesional dan kompeten, berintegritas, tidak korupsi hingga tidak manipulatif.
“Saya minta bekerja profesional inovatif dan mencapai yang terbaik. Yang diberi kepercayaan, bekerja mencapai yang terbaik,” pintanya.
Koster juga berpesan untuk bekerja dengan kemampuan optimal dan tekun. Tidak bekerja sendiri, kolaboratif, hingga bekerja secara tim walaupun kini duduk sebagai Staf Ahli Gubernur Bali.
Pejabat yang Diangkat dan Alasannya:
I Wayan Sumarajaya: Diangkat sebagai Kadis Pariwisata karena kemampuan bahasa Inggrisnya.
I Ketut Sukra Negara: Pindah ke DPMPTSP karena dikenal tegas dan anti-suap.
Ketut Nayaka: Menjadi Sekwan karena kerja cepat dan tak mudah ditekan legislatif.
I Dewa Tagel Wirasa: Pindah ke Bapenda, sebelumnya sering berdiskusi dengan Gubernur.
I Gusti Ngurah Wiryanata: Menjadi Kadisperindag karena rekam jejak baik sebagai bendesa.
Gede Suralaga: Diangkat sebagai Kaban Kesbangpol, diminta tegas hadapi ormas liar.
Made Rentin: Dipindah ke Dinas Kehutanan, diminta tangani sampah dan ekosistem secara serius.
I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya: Naik sebagai Kalak BPBD menggantikan Rentin.
Ida Bagus Surja Manuaba: Pimpin Biro Humas dan Protokol yang dinilai gagal oleh Koster.
Tri Arya Dhyana Kubontubuh: Naik menjadi Kadis Koperasi sebelum pensiun.
Sorotan Khusus: Humas Dinilai Gagal
Koster menyebut kehumasan Pemprov Bali gagal dalam menyampaikan kebijakan strategis ke publik. Ia menyatakan banyak program bagus justru kurang terekspos, bahkan menjadi sasaran kritik karena tidak diklarifikasi. (rian)
