Foto: Kepala UPTD KPH Bali Barat Agus Sugianto menyosialisasikan pemeliharaan dan pelestarian kawasan hutan termasuk ajakan untuk ikut mengawasi tindakan illegal logging yang kerap terjadi didampingi aparat Polda Bali dan Perbekel Desa Melaya, Jembrana, Jumat (26/5/2023). (BB/ KPH Bali Barat)
Jembrana l barometerbali – Sumber daya alam berupa hutan tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut pengelolaan hutan. Salah satunya yang sedang digiatkan oleh pemerintah, yaitu Hutan Lestari untuk pengembangan dan penguatan ekonomi rakyat.
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat Agus Sugianto menyebutkan pihaknya telah bersinergi dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Bali baik dalam memberi edukasi kepada masyarakat pemanfaat hutan maupun penindakan terhadap oknum yang melakukan pengerusakan hutan maupun illegal logging.
“Kami telah melaksanakan kegiatan tatap muka dengan perwakilan kelompok pemanfaat hutan dan pertemuan yang dilaksanakan dengan masyarakat Desa Belimbingsari terkait sosialisasi pemeliharaan dan pelestarian kawasan hutan termasuk ajakan untuk ikut mengawasi tindakan illegal logging yang kerap terjadi,” ungkap Agus didampingi Perbekel Desa Melaya, Jembrana, Jumat (26/5/2023)
Yang lebih memprihatinkan lagi saat ini banyaknya kasus illegal logging dan perambahan hutan yang terjadi hampir di seluruh kawasan. Di sisi lain, kebutuhan pengelolaan Hutan Lestari semakin meningkat sedangkan degradasi hutan alam maupun hutan tanaman diyakini tidak mampu memenuhinya.
“Kebijakan Kementrian Kehutanan dalam pengelolaan hutan yang mengamanatkan terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan di tiap daerah, diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahan pengelolaan hutan lestari. Harapan besar pemerintah daerah diberikan kepada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan,” papar Agus.
Guna mengembalikan dan mempertahankan Hutan Lestari, masyarakat yang ada di sekitar hutan diharapkan mampu berperan aktif serta bisa menciptakan peningkatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan guna mendukung Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan demi terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari.
“Perlu diketahui luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana adalah 41.351,27 Ha atau 7,34 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 41,07 % dari luas daratan Kabupaten Jembrana. Kawasan Hutan Jembrana hampir 80,47 % berupa kawasan fungsi lindung,” urainya
Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Jembrana dititikberatkan pada fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Daerah Bawahan. Namun pada kenyataannya sebagian areal hutan sekitar 27 % tidak berfungsi optimal karena terjadinya perubahan secara fisik dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi hutan menjadi Kawasan Budidaya akibat dari perilaku illegal logging, perambahan/pengawenan, pengembalaan ternak dan faktor lain.
“Dengan mengembalikan dan mempertahankan Hutan Lestari, diharapkan bisa tetap terlaksanakan dengan sinergitas yang sudah terjalin dengan pihak Kepolisian khususnya Polda Bali. Sehingga dengan sosialisasi yang berkesinambungan masyarakat sadar akan pentingnya pelestarian dalam pemanfaatan hutan,” pungkas Kepala UPTD KPH Bali Barat Agus Sugianto.
Editor: Ngurah Dibia
