Barometer Bali | Denpasar – Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi surya sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta, yakni di Bali. Forum yang berlangsung pada 14–16 Juli 2026 ini diselenggarakan IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN).
ISS 2026 menjadi ajang strategis memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengembangan energi surya. Tiga provinsi yang telah berkomitmen mencapai net zero emission (NZE) sebelum 2060 turut menjadi sorotan, yakni Bali dengan target NZE 2045, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menargetkan NZE pada 2050.
Ketiga daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak pengembangan energi surya nasional, mulai dari percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bali, target Nusa Penida menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030, hingga pengembangan PLTS dan program dedieselisasi di NTB dan NTT.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali tengah memperkuat strategi Bali Mandiri Energi dengan meningkatkan kapasitas kelistrikan hingga 2030 melalui optimalisasi potensi energi surya, termasuk pembangunan PLTS atap dan PLTS terapung.
“Salah satu program strategis kami adalah menjadikan Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Seluruh mobilitas nantinya diarahkan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sehingga kawasan ini menjadi wilayah rendah emisi dan rendah karbon,” ujar Koster saat membuka ISS 2026, Selasa (14/7/2026).
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan energi surya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.
Menurutnya, Bali berpotensi menjadi contoh destinasi wisata rendah karbon berbasis energi surya, NTB dapat mengembangkan ekosistem PLTS dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau, sedangkan NTT dengan potensi sekitar 369 GWp berpeluang menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional. Potensi serupa juga dimiliki Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
“Setiap daerah harus diberi ruang untuk mengembangkan PLTS sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, perizinan, penentuan lokasi, pengembangan proyek hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” kata Fabby.
Dalam kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan kajian bertajuk Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Kajian tersebut menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya terintegrasi, namun membutuhkan kepastian pasar, regulasi yang konsisten, dan rantai pasok yang lebih kuat agar target pengembangan PLTS nasional, termasuk 100 GW PLTS, dapat menjadi penggerak industri dalam negeri.
IESR merekomendasikan penguatan empat aspek utama, yakni pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Pemerintah juga didorong menjaga konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mempercepat proses perizinan agar mampu memberikan kepastian bagi investor.
Dalam peta jalan tersebut, hingga 2030 Indonesia didorong memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, serta menyediakan pembiayaan investasi manufaktur. Selanjutnya hingga 2040 diarahkan pada pengembangan produksi wafer dan polysilicon, sedangkan menuju 2060 difokuskan pada pengembangan teknologi surya generasi baru, penguatan riset nasional, serta sistem daur ulang modul surya.
Pada hari pertama ISS 2026, IESR juga menyerahkan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai konsisten mendukung pengembangan energi surya. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori universitas diraih Universitas Gadjah Mada (UGM), sedangkan kategori industri diberikan kepada Danone Indonesia atas komitmennya menjalankan dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan daerahnya telah mengoperasikan empat PLTS berkapasitas masing-masing 5 MW sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia, serta mengembangkan PLTS skala kecil di sejumlah desa dan kawasan wisata Gili.
“Kami siap berkontribusi dalam target pengembangan PLTS 100 GW bersama Bali dan NTT. NTB berpotensi menyumbang sekitar 10 GW dari sisi pembangkit listrik tenaga surya,” rincinya.
Di sisi lain, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan daerahnya memiliki potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dengan tingkat radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m²/hari. Menurutnya, pengembangan PLTS tidak hanya mendukung program dedieselisasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, penyediaan air bersih, UMKM, hingga pariwisata di wilayah kepulauan. (red)
