Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Timor-Leste menjajaki peluang kerja sama di sektor peternakan, khususnya perdagangan sapi Bali untuk mendukung pengembangan populasi dan peningkatan kualitas ternak. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang pasar baru bagi peternak Bali sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan Timor-Leste.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Menteri Pertanian Timor-Leste, Marcos Da Cruz, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut komunikasi antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemprov Bali dalam menjajaki kemitraan peternakan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menyampaikan ketertarikannya untuk menjajaki pasokan sapi dari Bali. Potensi kebutuhan yang dibicarakan mencapai 10.000 ekor sapi, tetapi jumlah tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pendataan dan kajian teknis.
Menanggapi peluang itu, Koster menekankan pentingnya memastikan ketersediaan ternak berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pendataan perlu dilakukan bersama perangkat daerah dan pihak terkait untuk mengetahui jumlah sapi yang dapat dipasarkan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan persyaratan perdagangan.
Aspek yang perlu diperhatikan mencakup usia, jenis kelamin, asal ternak, kondisi kesehatan hewan, serta kesiapan peternak dan fasilitas pendukung. Langkah ini diperlukan agar rencana kerja sama dapat disusun berdasarkan data yang akurat tanpa mengabaikan kebutuhan peternak lokal dan keberlanjutan populasi sapi Bali.
Selain ketersediaan ternak, Koster menegaskan bahwa peluang perdagangan tersebut harus didukung kesiapan teknis dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Persyaratan kesehatan hewan, karantina, transportasi ternak, kapasitas pengiriman, serta prosedur administrasi dan perdagangan internasional menjadi aspek penting yang perlu dipersiapkan.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga berwenang diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan di Indonesia maupun Timor-Leste. Dengan demikian, pelaksanaan perdagangan nantinya dapat memberikan kepastian bagi kedua pihak sekaligus melindungi kepentingan peternak Bali.
Kerja sama yang dijajaki juga tidak terbatas pada perdagangan ternak. Kedua pihak berpeluang mengembangkan kolaborasi dalam pembibitan, peningkatan mutu genetik ternak, pengelolaan peternakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pengembangan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas sektor peternakan secara berkelanjutan. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman juga berpotensi meningkatkan keterampilan peternak serta mendukung pengembangan usaha peternakan di Bali dan Timor-Leste.
Koster berharap pembahasan yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemprov Bali, Pemerintah Timor-Leste, serta kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk memastikan kebutuhan ternak, potensi pasokan, persyaratan perdagangan, dan kesiapan sarana serta prasarana pendukung.
Pemprov Bali juga perlu memastikan bahwa peluang perdagangan ini tetap memperhatikan keberlanjutan populasi sapi Bali dan kepentingan peternak lokal.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, penjajakan kerja sama tersebut diharapkan berkembang menjadi kemitraan konkret yang memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak, memperluas peluang pasar peternakan Bali, serta memperkuat hubungan ekonomi antara Bali dan Timor-Leste. (red)
