Barometer Bali | Denpasar – Di tengah meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, kebutuhan akan personel penanggulangan bencana yang profesional, terlatih, dan siap bertindak menjadi semakin penting. Ketangguhan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang berada di garis depan saat bencana terjadi.
Upaya memperkuat kapasitas tersebut terus dilakukan di Bali. BPBD Provinsi Bali, bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (LSP-BNPB), Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, menyelenggarakan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana pada 26-28 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan personel penanggulangan bencana memiliki standar kemampuan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sebanyak 35 personel mengikuti uji kompetensi tersebut, terdiri dari perwakilan BPBD Provinsi Bali, BPBD kabupaten/kota, BMKG, perangkat daerah provinsi, serta organisasi penyandang disabilitas. Keterlibatan berbagai institusi menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kapasitas dan kesiapsiagaan lintas sektor.
Membuka kegiatan tersebut, Ni Luh Made Vissca Anggraini, Sekretaris BPBD Provinsi Bali yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, menegaskan bahwa kerja-kerja penanggulangan bencana membutuhkan kompetensi yang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi yang penuh risiko.
“Penanggulangan bencana merupakan tugas yang membutuhkan kompetensi, profesionalisme, kecepatan, ketepatan, integritas, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif. Untuk itu, kita memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat dalam situasi yang dinamis dan penuh risiko,” ujar Made Vissca.
Menurutnya, penguatan kompetensi personel tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan kebencanaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ketangguhan Bali dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Selain memperkuat kapasitas individu dan organisasi, kehadiran personel yang kompeten juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan keselamatan masyarakat secara lebih luas.
Hal senada disampaikan oleh Ismu Buhana, Asesor LSP-PB BNPB, yang menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi dalam bidang yang memiliki risiko tinggi seperti penanggulangan bencana.
“Ketika kita menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas. Karena itu, uji kompetensi menjadi sangat penting,”
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai skema uji kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing, mulai dari pengelolaan data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan, pelayanan air bersih dan sanitasi, hingga distribusi bantuan. Skema tersebut dirancang untuk memastikan setiap personel memiliki kemampuan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana.
Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah keterlibatan organisasi penyandang disabilitas. Kehadiran perwakilan penyandang disabilitas menunjukkan komitmen untuk mendorong sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kerentanan lebih tinggi saat terjadi bencana.
Ni Ketut Leni, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali dan perwakilan ULD-PB, mengapresiasi pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penguatan kapasitas kebencanaan.
“Keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Standar kompetensi yang diuji dalam kegiatan ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB) yang menjadi acuan nasional dalam pengembangan profesionalisme SDM kebencanaan. Standar ini mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kebencanaan yang aman, efektif, dan berkualitas kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat bantuan diberikan ketika bencana terjadi, tetapi juga oleh kesiapan personel yang melayani masyarakat sebelum bencana datang. Melalui penguatan kompetensi yang terstandar, Bali terus membangun fondasi ketangguhan yang lebih kuat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kebencanaan yang cepat, tepat, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan. Sebab, seperti yang disampaikan para asesor kebencanaan, masyarakat akan lebih siap ketika personelnya juga siap, karena tidak ada manusia yang benar-benar tangguh, tetapi manusia yang terlatih. (rah)
