Barometer Bali | Denpasar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Bali.
Hal itu disampaikan Agung Bagus Pratiksa Linggih saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
Ajuz Linggi menyampaikan bahwa fraksi Golkar menilai tingginya pertumbuhan ekonomi Bali yang masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, pemerintah provinsi diminta memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Menurutnya, pembangunan di wilayah tersebut harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus mengurangi tekanan urbanisasi ke kawasan Bali Selatan.
Fraksi Golkar menilai pemerataan pembangunan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Selain persoalan ketimpangan wilayah, fraksi Golkar juga menyoroti rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.
Ajuz mengatakan, kenaikan upah memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, kenaikan nominal upah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila diikuti dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup.
“Jangan sampai pemerintah berhasil menaikkan upah tapi gagal menjaga daya beli,” kata Ajuz.
Menurutnya, ukuran kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup.
“Sebab, ukuran kesejahteraan bukan terletak kepada seberapa uang yang diterima masyarakat, melainkan seberapa banyak kebutuhan hidup yang mampu dipenuhi oleh pendapatan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan peningkatan upah perlu diikuti dengan upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan hunian yang terjangkau, memperkuat transportasi publik serta meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Persoalan perumahan juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Tingginya harga tanah dan biaya sewa dinilai semakin membebani masyarakat lokal maupun pekerja di Bali.
Ajuz meminta pemerintah memiliki kebijakan yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat lokal sekaligus memastikan tata ruang tetap menyediakan kawasan yang memungkinkan masyarakat Bali untuk tinggal dan berkembang di daerahnya sendiri.
Di sektor pertanian, Fraksi Golkar mendorong pemerintah meningkatkan produksi pangan sekaligus menekan biaya produksi petani. Efisiensi pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor tersebut.
Sementara pada sektor peternakan, fraksi Golkar mendorong pemberian subsidi serta pengawasan distribusi yang lebih ketat untuk membantu menjaga stabilitas harga bahan baku pakan.
Pemerintah juga didorong mempercepat penanaman kedelai dan jagung untuk mengurangi ketergantungan bahan baku pakan dari luar.
Ajuz juga menyampaikan subsidi pakan dapat menjadi langkah sementara yang terukur hingga produksi bahan baku pakan dalam negeri meningkat.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga menyinggung persoalan administratif terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.
Dalam pandangannya, Bali membutuhkan investasi berkualitas yang tetap memperhatikan tata ruang dan lingkungan. Namun, pemerintah juga dituntut memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, prosedur yang tepat serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Golkar menekankan bahwa pembangunan Bali harus berjalan seimbang antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Ajuz menyatakan Fraksi Golkar tetap mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan tetap menjaga sikap kritis dan objektif agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. (rian)
