Barometer Bali | Denpasar – Poltekkes Kemenkes Denpasar mengembangkan inovasi menu sehat untuk bencana sebagai upaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi secara aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan kelompok usia.
Inovasi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi bersama BPBD Provinsi Bali dan LLDikti Wilayah VIII dengan dukungan Program SIAP SIAGA. Pengembangan menu ini dilatarbelakangi kondisi penyintas bencana yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi.
Dalam situasi darurat, bantuan pangan masih sering didominasi makanan tinggi kalori dan garam, namun rendah kandungan nutrisi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan kesehatan masyarakat, termasuk memperburuk penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Widnyana, mengapresiasi inovasi yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes Denpasar tersebut.
Menurutnya, inovasi itu dapat membantu meningkatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat bencana, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas gizi.
“Produk ini berpotensi menjadi salah satu pilihan logistik yang dapat kami gunakan dalam penanganan bencana di Bali,” ujar Ida Bagus Gede Widnyana.
Inovasi menu sehat tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Pendekatan ini juga mengedepankan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pengembangan program.
Dosen sekaligus peneliti Poltekkes Kemenkes Denpasar, Anak Agung Nanak Antarini, SST., MP., menjelaskan menu gizi bencana tersebut bertujuan membantu masyarakat terdampak mempertahankan status gizi, mencegah kekurangan gizi, serta mengurangi risiko kesakitan dan kematian.
“Karena kebutuhan gizi setiap kelompok usia berbeda, maka menu yang kami susun juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok,” jelasnya.
Pengembangan inovasi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pelayanan gizi merupakan bagian penting dalam penanggulangan krisis kesehatan pada seluruh tahapan bencana, mulai dari pra-krisis, tanggap darurat hingga pasca-krisis.
Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Komang Ayu Henny Achjar, menyebut kualitas asupan pangan dalam situasi bencana sering sulit dikendalikan.
“Melalui inovasi ini, kami berupaya memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi meskipun masyarakat berada dalam kondisi darurat,” ungkapnya.
Hasil inovasi tersebut turut didiseminasikan melalui kegiatan Dialog Multipihak: Pertukaran Pengetahuan dan Penguatan Implementasi Kampus Siaga Bencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API) yang digelar pada 15 Juli 2026.
Sebanyak 35 perguruan tinggi yang tengah berproses menuju Kampus Siaga Bencana (KSB) berpartisipasi dalam dialog tersebut. Forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat kolaborasi antara akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Analis SDM Aparatur Ahli Muda LLDikti Wilayah VIII Bali–NTB, Pande Putu Suryadinata, menilai perguruan tinggi memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana.
“Ketika civitas akademika memahami langkah-langkah mitigasi bencana, mereka dapat menjadi penggerak yang menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, dialog multipihak tersebut juga melibatkan pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dinilai penting untuk menjembatani implementasi berbagai inovasi akademik di tengah meningkatnya risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim dan dinamika pembangunan.
“Urusan kebencanaan bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Ida Bagus Gede Widnyana.
Melalui inovasi berbasis riset dan penguatan kolaborasi multipihak, Program SIAP SIAGA terus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim. Upaya tersebut sekaligus memastikan kebutuhan dasar kelompok terdampak dapat dipenuhi secara lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan. (rah)
