Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, yang digagas oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Program ini bertujuan untuk memastikan minimal satu anggota dari setiap keluarga di Bali dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang sarjana, khususnya bagi keluarga tidak mampu.
Rektor Primakara University, Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M. menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah Provinsi Bali, Satu Sarjana Satu Keluarga. Kampus yang terletak di jantung kota Denpasar ini bahkan menyediakan 25 kuota beasiswa untuk seluruh program studi yang tersedia.
“Kuota 25 itu kami sebarkan ke semua prodi. Total ada tujuh program studi di Primakara yang terlibat,” ungkapnya, pada Selasa (29/7/2025).
Made Artana menyebutkan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Bali.
“Tujuannya sangat mulia. Kita sebagai perguruan tinggi tentu harus mendukung. Ini tentang meningkatkan APK di Bali dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegasnya.
Made Artana menjelaskan, bahwa program ini menerapkan skema pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi Bali dan perguruan tinggi.
Biaya pendidikan (SPP) ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pihak universitas. Sementara itu, mahasiswa peserta program satu sarjana satu keluarga tidak dibebani biaya pendaftaran maupun uang pangkal (DPP) karena seluruhnya ditanggung oleh perguruan tinggi.
“Biaya pendaftaran gratis. Biaya pendidikan ditanggung bersama pemerintah provinsi dan kami. Sedangkan uang pangkal atau DPP digratiskan sepenuhnya oleh perguruan tinggi,” jelas Made Artana.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, Pemprov Bali juga menyediakan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,4 juta per bulan bagi mahasiswa yang tinggal di Denpasar.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, proses seleksi akan dilakukan secara ketat. Verifikasi awal dilakukan oleh pihak kampus berdasarkan sejumlah dokumen yang harus diserahkan calon mahasiswa.
“Mahasiswa diminta menyerahkan beberapa persyaratan seperti foto rumah, foto keluarga, rekening listrik, dan surat rekomendasi dari desa adat. Itu untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu,” tutup Rektor Artana. (rian)
