Barometer Bali | Denpasar – Kemunculan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) mulai disebut sebagai jawaban atas persoalan klasik kebocoran Pendapatan Wisatawan Asing (PWA) di Bali. Setelah selama ini pengawasan pembayaran dinilai lemah dan tidak terintegrasi, sistem digital berbasis AI kini dipandang mampu menutup celah yang selama bertahun-tahun sulit dikendalikan.
Selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh wisatawan asing benar-benar membayar pungutan wisata. Regulasi sebenarnya sudah ada, namun penerapan di lapangan masih bergantung pada kesadaran wisatawan dan pemeriksaan manual yang terbatas.
Akibatnya, banyak wisatawan datang, menginap, berwisata, lalu meninggalkan Bali tanpa pernah diverifikasi apakah sudah membayar pungutan atau belum.
Di tengah kondisi tersebut, muncul konsep sistem kontrol berbasis AI yang bekerja dengan menghubungkan pembayaran, identitas wisatawan, hotel, agen perjalanan, hingga destinasi wisata dalam satu ekosistem digital.
Teknologi ini tidak lagi sekadar mengandalkan QR code biasa. Sistem AI dirancang mampu membaca pola perjalanan wisatawan secara real-time, melakukan verifikasi otomatis, hingga mendeteksi potensi penyalahgunaan identitas maupun pembayaran palsu.
Dalam konsep yang mulai ramai diperbincangkan, setiap wisatawan asing yang membayar pungutan akan langsung memiliki identitas digital terhubung dengan nomor paspor maupun biometrik wajah. Data tersebut kemudian dapat diverifikasi otomatis saat wisatawan check-in hotel, memasuki objek wisata, maupun menggunakan layanan wisata tertentu.
Dengan pola itu, peluang wisatawan lolos tanpa membayar disebut bisa ditekan secara drastis.
AI juga disebut mampu mendeteksi pola-pola kebocoran yang selama ini sulit diawasi manusia. Misalnya penggunaan QR code berulang, situs pembayaran palsu, agen wisata tidak resmi, hingga transaksi mencurigakan yang tidak sinkron dengan data kedatangan wisatawan.
Bahkan, dashboard berbasis AI memungkinkan pemerintah memantau tingkat kepatuhan wisatawan secara langsung. Dari sana bisa terlihat titik-titik mana yang paling banyak terjadi kebocoran, hotel mana yang tidak aktif melakukan verifikasi, hingga jalur wisata yang rawan pelanggaran.
Konsep ini dianggap jauh lebih modern dibanding sistem lama yang masih terpisah-pisah. Sebab selama ini pembayaran pungutan berjalan sendiri, sementara hotel, restoran, tempat wisata, dan transportasi tidak memiliki sistem verifikasi yang saling terkoneksi.
Kondisi itu membuat pengawasan menjadi lemah dan membuka ruang besar terjadinya kebocoran penerimaan daerah.
Kemunculan AI dinilai bisa menjadi titik balik tata kelola pariwisata Bali. Selain meningkatkan kepatuhan pembayaran, sistem ini juga dinilai mampu menciptakan data wisata yang lebih akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan pariwisata jangka panjang.
Pendapatan dari PWA sendiri selama ini diproyeksikan untuk mendukung pelestarian budaya Bali, pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, hingga penguatan infrastruktur pariwisata.
Karena itu, ketika kebocoran terjadi, yang terdampak bukan hanya pendapatan daerah, tetapi juga masa depan keberlanjutan pariwisata Bali itu sendiri.
Kini, di tengah meningkatnya arus wisatawan dunia dan semakin kompleksnya pola perjalanan digital, banyak pihak mulai menilai bahwa regulasi tanpa dukungan teknologi cerdas tidak akan cukup.
AI pun mulai dipandang bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga Bali tetap berdaulat atas pariwisatanya sendiri. (rah)
