Barometer Bali | Denpasar – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam mendorong pengawasan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta akuntabel.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi SMSI Bali dan ABPEDNAS Bali dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Setiawan Budi Cahyono di Kantor Kejati Bali, Kamis (20/8/2026).
Kajati Bali didampingi Koordinator Bidang Intelijen Kejati Bali Ady Wira Bhakti dan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali I Gede Wiraguna Wiradarma.
Dari jajaran SMSI Bali hadir Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja, Sekretaris I Gusti Ngurah Dibia, Penasihat SMSI Sastradinata, serta Kabid Hubungan Antar Lembaga I Nyoman Arta Wirawan.
Sementara dari ABPEDNAS hadir Plt. Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bali Ida Bagus Alit Sudewa, Ketua DPC ABPEDNAS Gianyar AA Arnawa, serta staf ahli DPD RI Daerah Pemilihan Bali.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, pengawasan pembangunan dan anggaran, penguatan fungsi BPD, hingga peran masyarakat serta media dalam mengawal pembangunan di tingkat desa.
Kajati Bali: Pengawasan Harus Bersifat Pencegahan
Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan agar pembangunan maupun pengelolaan program di desa dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata diarahkan pada penindakan ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga perlu mengedepankan aspek pencegahan melalui edukasi dan peningkatan pemahaman terhadap aturan.
“Yang paling penting adalah bagaimana tata kelola di desa berjalan dengan baik, transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan jangan hanya dimaknai ketika sudah terjadi persoalan, tetapi bagaimana sejak awal kita melakukan pencegahan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandas Setiawan Budi Cahyono.
Penguatan fungsi pengawasan dinilai semakin penting seiring besarnya anggaran serta semakin beragamnya program yang dikelola di tingkat desa.
Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dana desa, tetapi juga berbagai program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan tata kelola, pendampingan dan pengawasan agar dapat berkembang sesuai tujuan.
SMSI Siapkan Newsroom Jaga Desa
Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja mengatakan, media memiliki posisi strategis dalam mendukung transparansi pemerintahan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan tata kelola desa.
Menurutnya, keterlibatan media dalam pengawasan bukan diarahkan untuk mencari kesalahan aparatur desa, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.
“Prinsipnya bukan mencari kesalahan, tetapi ikut membangun ekosistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan terbuka terhadap informasi publik. Media harus hadir memberikan edukasi sekaligus menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif,” kata Emanuel Dewata Oja yang akrab disapa Edo.
Ia menjelaskan, SMSI Bali juga tengah mendorong pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai tindak lanjut program SMSI Pusat sekaligus ruang kolaborasi media dalam mendukung penyebarluasan informasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Melalui newsroom tersebut, media diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai tata kelola pemerintahan, pembangunan serta pemanfaatan anggaran desa secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kami ingin Newsroom Jaga Desa menjadi ruang kolaborasi. Informasi mengenai pembangunan desa harus sampai kepada masyarakat secara benar, berbasis data dan tetap berpegang pada prinsip jurnalistik,” pungkas Edo.
ABPEDNAS: BPD Harus Kuat Jalankan Fungsi Pengawasan
Sementara itu, Plt. Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bali Ida Bagus Alit Sudewa menilai penguatan kapasitas BPD menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang sehat.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah desa dan memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“BPD harus memahami fungsi dan kewenangannya sehingga pengawasan dapat berjalan secara optimal. Tujuannya bukan menghambat pemerintah desa, tetapi bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Alit Sudewa.
Ia menambahkan, pembangunan desa juga tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam karena setiap desa di Bali memiliki karakteristik, potensi ekonomi serta kondisi sosial dan budaya yang berbeda.
Karena itu, program pemberdayaan masyarakat harus mampu menggali dan mengembangkan potensi lokal tanpa mengabaikan keberlanjutan adat, budaya maupun lingkungan.
“Bali bukan hanya pariwisata dan keindahan alam. Kekuatan kita juga berada di desa, masyarakat, adat dan budaya. Karena itu pembangunan ekonomi harus tetap menjaga desa agar masyarakat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan,” ujarnya.
Audiensi juga menyoroti pentingnya memastikan pembangunan desa tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Setiap program harus dapat diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal serta kemampuan desa mengembangkan potensinya.
Kehadiran SMSI dalam sinergi tersebut sekaligus memperkuat posisi media siber sebagai bagian dari ekosistem pengawasan publik. Melalui pemberitaan yang berbasis data, berimbang dan berpegang pada prinsip jurnalistik, media diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, lembaga desa, aparat penegak hukum dan masyarakat.
Audiensi SMSI Bali dan ABPEDNAS Bali dengan Kejati Bali diharapkan menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, taat hukum serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (red)
