Barometer Bali | Denpasar – Ada satu adagium yang belakangan ini kian kebablasan menjadi agama di ranah digital kita: “Politik adalah melulu soal persepsi, bukan ideologi.”
Rumus ini awalnya mungkin dipahami sebagai strategi komunikasi. Namun hari ini, akibat amplifikasi media sosial yang wataknya memang tanpa filter, maknanya telah bergeser menjadi pembenaran atas kedangkalan, bahkan dalam banyak kasus menjadi penghakiman berjamaah bergaya Kurawa “suryak siyu”. Ketika persepsi mendewakan kemasan di atas isi, mendewakan mesin algoritma di atas akal sehat, kita sedang menyaksikan runtuhnya kemampuan publik untuk berpikir. Netizen kita mendadak kehilangan “standar kelayakan”; terjangkit gagap membedakan mana kebijakan publik yang patut diapresiasi secara objektif, dan mana drama receh “tidak berkelas” yang sebetulnya sama sekali tidak layak untuk diributkan.
Keriuhan tak berkelas ini berpangkal dari obsesi dan terjemahan yang keliru terhadap apa itu “gaya kepemimpinan”. Kritik tidak lagi menyasar pada visi, rasionalitas perda, atau eksekusi program pembangunan, melainkan melompat jauh hingga bablas menyerang personality (kepribadian) pribadi sang pemimpin dan keluarganya.
Studi Kasus Bali: Amunisi Personal di Atas Substansi
Di Bali, gejala ini menemukan panggungnya yang paling liar dan vulgar dalam dinamika kepemimpinan Wayan Koster, terutama periode pertama dan nampaknya masih menyisakan residu lumayan pekat, khususnya bagaimana publik merespons peran sang istri, Ny. Putri Suastini Koster. Dalam konteks edukasi digital bermedia sosial, residu seperti ini perlu mendapat perhatian bersama bagi sesiapa yang peduli akan nilai adhiluhung Bali dalam sumbangsihnya terhadap peradaban dunia maya Nusantara.
Sebagaimana umumnya DNA seorang seniman, budayawan, dan sekaligus perempuan, yakni memiliki artikulasi dan aktualisasi kuat, Ibu Putri Koster hadir dengan garis,warna dan gaya yang tegas. Namun, alih-alih membedah kontribusi, gagasan, atau keterlibatannya dalam ruang publik secara structural sebagai abdi negara, ruang digital kita justru dipenuhi oleh serangan-serangan yang merasuk sangat jauh ke ranah privat—menyasar personalitasnya selaku seorang istri dan seorang ibu.
Ketika kritik publik sudah menyentuh wilayah domestik yang sakral—menghakimi karakter seseorang dalam perannya sebagai pendamping hidup dan orang tua—maka itu bukan lagi kritik politik. Itu adalah penganiayaan karakter yang dibungkus dengan jargon kritik dan kebebasan berpendapat.
Sikap Tidak Kompromi: Sebuah Reaksi “Gaya Seniman”(?)
Tidak diperlukan survai psikologis yang njelimet perihal situasi ketika ruang personal seseorang diinvasi secara offensive , bisa dipastikan orang tersebut akan defensive. Tentu saja berlaku juga rumus alam pada bagaimana setiap orang pasti memiliki cara dan warna masing-masing dalam situasi bertahan dari serangan tersebut.
Di titik inilah uniknya Bali, di mana seorang istri pendamping kepemimpinan Gubernurnya, memilih sikap speak up untuk menangkal narasi-narasi berbasis persepsi liar dan terutama vulgar. Sikap ini sesungguhnya langka untuk dicari padanannya di daerah lain. Publik lantas sering kali terkejut sendiri melihat reaksi yang muncul. Ibu Putri Koster, dalam beberapa momentum, memilih untuk bersikap tegas dan tidak kompromi.
Bagi netizen yang telanjur mabuk persepsi, sikap ini kerap dicap sebagai “anti-kritik” atau “terlalu reaktif”. Namun, jika kita mau jernih menggunakan nalar yang sehat, sikap tidak kompromi tersebut adalah sebuah konsekuensi logis. Seseorang yang diserang martabat personalnya tidak punya pilihan selain tegak berdiri melawan pembiaran.
Bagaimana mungkin seorang perempuan, seorang ibu, membiarkan ruang privatnya diinjak-injak oleh anonimitas dan kedangkalan netizen yang bahkan tidak paham bedanya mengkritik gubernur dengan menyerang pribadi? Sikap tegas itu bukan kesombongan kekuasaan, melainkan batas defensif manusiawi untuk menjaga kehormatan diri yang tidak boleh dikompromikan dengan riuh rendahnya media sosial.
Selain reaksi “alamiah-psikologis” seperti itu, jangan-jangan juga ini reaksi umumnya seniman sejati yang terbiasa oleh adat tak kenal kompromi, semacam etos seniman yang tak mudah tergerus ataupun silau oleh jabatan dan sejenis itu?
Kembali ke Nalar Kelas Berpikir
Pelajaran dari Bali ini sejatinya adalah cermin retak dari lanskap politik ruang digital kita hari ini. Kita terlalu sibuk meributkan hal-hal yang tidak berkelas. Kita membiarkan algoritma medsos mendikte apa yang harus kita benci dan apa yang harus kita puja, hanya berdasarkan potongan video atau gambar berdurasi beberapa detik.
Jika kita ingin Bali—dan Indonesia secara umum—memiliki iklim politik yang sehat, edukasi publik di ruang digital harus dikembalikan pada jalurnya, dengan titik kumpul:
- Kembalikan Kritik pada Ideologi dan Kebijakan: Debatlah soal bagaimana pelestarian budaya Bali dijalankan, bagaimana ekonomi pasca-pandemi dirancang, atau bagaimana regulasi perlindungan alam diimplementasikan.
- Hentikan Anggapan bahwa “Segalanya adalah Konsumsi Publik”: Ranah personalitas, hubungan suami-istri, dan peran keibuan bukanlah komoditas politik yang dikuliti demi memuaskan isi jerohan kita.
Sudah saatnya kita naik kelas. Berhentilah menjadi hakim atas personalitas orang lain, dan mulailah menjadi penguji yang cerdas bagi gagasan-gagasan besar. Politik boleh saja menggunakan persepsi sebagai alat, tetapi tanpa basis ideologi dan etika, persepsi hanyalah omong kosong yang memecah belah, dan medsos kita akan menjadi tak lebih dari soal tukar isi jerohan ketimbang tukar isi pikiran. (DN Antarawan/rah)
