Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Bali untuk bersama-sama merancang konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat ketersediaan lahan di Bali semakin terbatas seiring meningkatnya jumlah penduduk.
Ajakan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali Tahun 2026 di Denpasar, Rabu (8/7/2026).
Dalam sambutannya, Koster menegaskan bahwa Bali memiliki luas wilayah yang relatif kecil, sekitar 5.590 kilometer persegi. Meski tingkat kepadatan penduduk secara umum masih terkendali, kawasan perkotaan, khususnya Denpasar, mulai menghadapi tekanan kebutuhan lahan yang semakin tinggi.
“Kita harus memiliki desain perumahan yang memanfaatkan lahan secara lebih efisien. Jangan sampai setiap rumah membutuhkan lahan terlalu luas karena lama-kelamaan lahan akan habis hanya untuk kawasan permukiman,” jelasnya.
Menurut Koster, konsep hunian di Bali, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan keterbatasan lahan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Lahan Produktif Diprioritaskan Tetap untuk Pertanian
Gubernur Bali dua periode itu menegaskan bahwa konsep pemanfaatan lahan secara efisien sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee.
Ia menegaskan lahan produktif tidak boleh lagi dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman. Pengembangan perumahan, katanya, hanya diperbolehkan pada lahan yang tidak produktif.
“Karena itu saya minta OPD terkait segera memetakan kawasan-kawasan yang memang layak dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota,” tegasnya.
Koster juga merespons aspirasi REI terkait ketentuan luas minimal pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan 100 meter persegi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi saya. Saya akan membicarakannya dengan para bupati agar ketentuan tersebut bisa lebih fleksibel,” katanya.
Menurutnya, konsep rumah masa depan harus lebih efektif dan efisien dalam penggunaan lahan.
“Sudah tidak bisa lagi satu rumah membutuhkan lima hingga sepuluh are. Kita harus mulai merancang rumah yang lebih hemat lahan seperti di Jepang, dengan ruang yang lebih ringkas tetapi tetap nyaman, terutama di Kota Denpasar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan, mengatakan Rakerda 2026 bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan strategi menghadapi dinamika sektor properti.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Bali membuka peluang besar bagi pengembang karena kebutuhan masyarakat terhadap hunian akan terus meningkat.
“Apalagi pemerintah sedang menjalankan program pembangunan tiga juta rumah. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan program tersebut melalui kontribusi nyata,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPP REI, Joko Suranto, mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster dalam Rakerda tersebut.
“Ini menunjukkan Bapak Gubernur Bali adalah pemimpin yang profesional dan rasional. Masyarakat Bali patut bangga,” tandasnya.
Joko mengungkapkan investasi sektor properti di Bali telah mencapai sekitar Rp12,1 triliun. Menurutnya, besarnya nilai investasi tersebut perlu didukung kebijakan yang memberikan kepastian, terutama terkait penetapan zonasi serta kehadiran lembaga yang berperan sebagai offtaker agar pengelolaan investasi berjalan lebih optimal.
Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya, menambahkan kegiatan yang diikuti 61 peserta itu bertujuan mengevaluasi program organisasi sekaligus menyusun langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan sektor properti di Bali. (rah)
