Barometer Bali | Klungkung – Nusantara Carbon bersama Mahardhika Institute dan Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) Jungutbatu menjajaki kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat konservasi mangrove berbasis masyarakat di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali.
Penjajakan kolaborasi dilakukan melalui kegiatan dialog dan observasi di kawasan hutan mangrove Jungutbatu seluas sekitar 215 hektar, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk membangun kesamaan visi mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove. Masyarakat lokal akan ditempatkan sebagai pelaku utama dalam program konservasi tersebut.
Kawasan mangrove Jungutbatu memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang laut. Ekosistem tersebut juga menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna serta berperan menyerap dan menyimpan karbon.
Selain berfungsi secara ekologis, mangrove Jungutbatu menopang kehidupan masyarakat melalui sektor perikanan, pariwisata, dan sejumlah aktivitas ekonomi pesisir.
Founder Nusantara Carbon, Risang Kusumo, mengatakan keberhasilan konservasi di Indonesia sangat bergantung pada kekuatan masyarakat yang menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami meyakini bahwa masa depan konservasi Indonesia ditentukan oleh kuatnya masyarakat yang menjaga alam setiap hari,” kata Risang.
Menurut Risang, gerakan konservasi berbasis masyarakat perlu didukung tata kelola yang baik dan skema pembiayaan berkelanjutan. Dukungan tersebut diperlukan agar program konservasi dapat terus hidup dan berkembang dalam jangka panjang.
Ia mengatakan, upaya menjaga lingkungan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat adat, komunitas lokal, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan mitra strategis lainnya.
Pendekatan kolaboratif itu menjadi dasar pelaksanaan Bali Indigenous Conservation Programme (BICP).
Founder dan Chairman Mahardhika Institute, I Putu Eka Mahardhika atau Jro Eka, mengatakan masyarakat Jungutbatu harus ditempatkan sebagai tuan rumah dalam pengelolaan mangrove.
Menurutnya, masyarakat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kearifan lokal dalam menjaga atau “ngempu” kawasan tersebut.
“Konservasi tidak boleh menjadikan masyarakat hanya sebagai penerima program. Masyarakat harus menjadi pelaku utama, sedangkan lembaga pendamping bertugas memperkuat kapasitas, kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya konservasi,” ujar Jro Eka.
Dalam BICP, Mahardhika Institute akan berperan sebagai mitra pelaksana. Pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan konservasi berbasis kearifan lokal.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan tata kelola mangrove yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat Jungutbatu. (rah)
