Barometer Bali | Tabanan – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, pada 27 Juli 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi nasional.
GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan. Program tersebut dirancang sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam mewujudkan ketahanan pangan, sehingga upaya pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kementerian/lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, BMKG, ASDP, HKTI, perbankan, akademisi, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menjelaskan implementasi GPIPS Balinusra dilakukan melalui sinergi lintas sektor dengan mengoptimalkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, wilayah Balinusra menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat karakteristik wilayah kepulauan, meningkatnya risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta dinamika global yang memengaruhi produksi maupun distribusi pangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, GPIPS Balinusra difokuskan pada peningkatan produktivitas pangan, modernisasi pertanian, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Bank Indonesia juga mendorong replikasi sistem Subak di Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan tata kelola produksi yang dinilai mampu menyelaraskan kebutuhan air, pola tanam, serta sinkronisasi wilayah surplus dan defisit pangan.
Bank Indonesia turut memberikan apresiasi kepada seluruh TPID di wilayah Balinusra atas komitmen dan inovasi dalam pengendalian inflasi. Berbagai program, seperti pengembangan pertanian modern dan terintegrasi, pasar murah berbasis 3T yang berkolaborasi dengan Perumda, gerakan tanam cabai, hingga inovasi stabilisasi harga di daerah dinilai menjadi praktik baik yang layak direplikasi di berbagai wilayah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Menurutnya, ketahanan pangan daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas inflasi nasional sehingga mitigasi terhadap dampak El Nino dan cuaca ekstrem harus dilakukan secara cepat melalui sinergi TPID. Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar-lembaga agar kelembagaan pangan, peran BUMN dan BUMD sebagai offtaker, serta kelancaran distribusi pangan antarwilayah dapat berjalan lebih efektif.
Dalam rapat koordinasi yang menjadi bagian dari GPIPS Balinusra 2026, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan sebagai arah penguatan ketahanan pangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Komitmen tersebut mencakup lima fokus utama, yakni memperkuat regenerasi dan kapasitas petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan; mempercepat modernisasi pertanian melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi dan digitalisasi; memperkuat mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan; mengoptimalkan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan kelembagaan pangan; serta memperkuat kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah dan penguatan komunikasi kebijakan.
Sebagai implementasi komitmen tersebut, GPIPS Balinusra 2026 juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan kolaborasi riset pertanian, dukungan terhadap offtaker hasil panen, pengembangan program urban farming, hingga dukungan pembiayaan sektor pertanian. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Balinusra.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat implementasi GPIPS bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan sinergi lintas sektor, perluasan Kerja Sama Antar Daerah, peningkatan produktivitas pangan, serta pembangunan ekosistem pangan yang tangguh dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. (rah)
