Barometer Bali | Denpasar – Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali meningkatkan kemampuan pegawainya dalam mengelola publikasi serta merespons isu yang berkembang di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Pembuatan Publikasi Instansi di Ruang Rapat Sad Kerthi, DKLH Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026).
Pelatihan membekali peserta dengan keterampilan menyusun berbagai materi publikasi, mulai dari gambar, desain, dan video grafis hingga penyampaian informasi kegiatan yang informatif serta sesuai dengan standar komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto (KSP), mengatakan kehumasan pemerintah berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sistem komunikasi yang kuat diperlukan agar kebijakan maupun program pemerintah dapat diterima dan dipahami publik dengan baik.
“Bagaimana cara masyarakat menjangkau gubernur, termasuk kebijakan dan program beliau? Harus melalui jembatan. Itulah fungsi kami. Jembatan itu kami pelihara, kami buatkan sistemnya, kami jaga dan rawat dengan baik supaya masyarakat bisa lalu-lalang melewati jembatan itu,” jelas KSP.
Menurutnya, komunikasi publik tidak cukup hanya menyebarluaskan informasi. Pemerintah juga dituntut mampu menangkap aspirasi, masukan, dan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Karena itu, perangkat daerah didorong menghasilkan publikasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga cepat, akurat, relevan, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas publikasi pemerintah dinilai turut menentukan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta turut diperkenalkan dengan pemanfaatan SIMPATI sebagai instrumen untuk memantau informasi dan mendeteksi isu publik di lingkungan Pemprov Bali.
Hasil pemantauan media diharapkan tidak sebatas menjadi kumpulan informasi, melainkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah lanjutan. Setiap isu dapat dipetakan apakah memerlukan pendalaman, klarifikasi, penyediaan data, penguatan narasi, atau strategi komunikasi lainnya.
Perangkat daerah teknis memiliki posisi penting sebagai sumber awal data dan informasi sesuai bidang masing-masing. Selanjutnya, substansi tersebut diolah oleh bagian kehumasan menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami masyarakat.
Selain SIMPATI, peserta mendapatkan pengenalan mengenai Proyek Perubahan TAKTIS melalui BALI SIGAP. Sistem ini dirancang untuk memperkuat tindak lanjut setelah suatu isu terdeteksi, mulai dari registrasi, koordinasi dan pembagian tugas, pemenuhan data, penyusunan respons, pengendalian narasi, hingga dokumentasi penanganan isu.
SIMPATI dan BALI SIGAP menjadi dua instrumen yang bekerja secara berkesinambungan. SIMPATI berperan dalam pemantauan dan deteksi awal, sedangkan BALI SIGAP mendukung tata kelola respons setelah isu ditemukan.
Melalui integrasi tersebut, penanganan komunikasi publik pemerintah diharapkan berlangsung lebih sistematis, mulai dari mendeteksi isu, memverifikasi informasi, mengoordinasikan perangkat daerah terkait, hingga menyusun serta mendokumentasikan respons pemerintah.
Pelatihan juga menghadirkan Kasubag Penyiapan Materi Pimpinan I Dewa Putu Gede Suarjaya, Sekretaris DKLH Provinsi Bali Ni Putu Ayu Puryani, Kabid P4 Hutan dan KSDAE Provinsi Bali Hesti Sagiri, serta Direktur PT Bali Pustaka News sekaligus Komisaris PT Info Warga Republik Anugrah Arifanto sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut menegaskan bahwa kecepatan pemerintah dalam merespons isu publik sangat ditentukan oleh kemampuan mendeteksi persoalan sejak dini serta kesiapan perangkat daerah menyediakan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
