Barometer Bali | Denpasar – Warga perantau asal Manggarai Barat (Mabar) yang tinggal di Bali mendorong adanya rumah singgah bagi masyarakat Manggarai Barat yang menjalani pengobatan atau mendapat rujukan ke rumah sakit di Bali.
Hal tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Loce Kempo Mese Bali, Stanislaus Tanje, SH, sekaligus tokoh muda Manggarai Barat di Bali saat berdiskusi bersama anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saleh Mahudin, Rabu (23/9/2026) malam.
Stanis yang juga Wakil Ketua DPD Peradi Utama Provinsi Bali mengatakan, keberadaan rumah singgah dinilai penting mengingat cukup banyak masyarakat Manggarai Barat yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di Bali.
“Kita mempunyai kerinduan warga perantau yang ada di Bali, khususnya Manggarai Barat, untuk memiliki rumah singgah,”ujar pria kelahiran kempo tersebut.
Menurutnya, rumah singgah tersebut nantinya dapat digunakan warga Manggarai Barat yang mendapat rujukan untuk menjalani pengobatan di Bali, termasuk bagi keluarga yang mendampingi pasien.
“Rumah singgah ini tentu peruntukannya adalah bagi warga Manggarai Barat yang ke depannya tentu dia dapat rujukan dan berobat di Bali, sehingga di Bali ini sudah ada rumah singgah,” katanya.
Aspirasi rumah singgah menjadi salah satu dari sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuan warga perantau bersama Saleh Mahudin.
Stanis berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui DPRD Manggarai Barat serta pemerintah terkait.
“Ini dua hal aspirasi kita. Mudah-mudahan nanti melalui Pak Dewan yang terhormat, Pak Saleh, bisa dia sampaikan di pemerintah daerah. Nah, itu harapannya,” ungkap praktisi hukum asal Mabar itu.
Selain rumah singgah, dia juga menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan tata kelola pariwisata di Manggarai Barat.
Ia mengatakan bahwa pemerintah segera membuat regulasi yang dapat memastikan sektor pariwisata Manggarai Barat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Kita mendorong pemerintah terkait dua hal tadi itu, khususnya terkait tata kelola pariwisata di Manggarai Barat. Kita mendorong dibuat atau sesegera mungkin dibuatkan regulasi terkait keberlanjutan pariwisata di Manggarai Barat,” kata Stanis.
Ia berharap regulasi tersebut tidak hanya mengatur aktivitas pariwisata, tetapi juga memastikan masyarakat Manggarai Barat mendapatkan manfaat dari perkembangan sektor pariwisata tersebut.
“Dibuatkan regulasinya supaya pariwisata yang ada di Manggarai Barat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Manggarai Barat itu sendiri,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, dia juga menyoroti keberadaan kapal-kapal wisata yang dinilai perlu ditata. Stanis menyebut adanya informasi mengenai kapal yang diduga belum terdaftar dan tentu ada potensi pelanggaran hukum serius. Ia juga menyampaikan agar pemerintah tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur sehingga ada efek jera.
“Nah, ada temuan-temuan selama ini, khususnya kapal yang tidak terdaftar tentu ini merugikan negara karena tidak membayar pajak,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Saleh Mahudin mengatakan dirinya mengapresiasi perhatian dari warga perantau asal Manggarai Barat terhadap persoalan di Manggarai Barat.
“Saya merasa bangga dan berterima kasih bisa ketemu dengan sebagian kecil ini baru sebagian kecil keluarga dari Manggarai Barat yang ada di Bali, yang telah memberikan ruang untuk diskusi terkait dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Saleh.
Ia juga meminta warga perantau di Bali ikut menyusun kajian terkait berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
“Harapan saya, keluarga yang ada di Bali, keluarga perantau, untuk buatkan sebuah kajian. Buatkan kajian dan menjadi bahan rekomendasi untuk Kabupaten Manggarai Barat. Dan ini yang saya tunggu untuk diperjuangkan di Kabupaten Manggarai Barat,” pungkasnya. (rian)
