Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali merancang pembangunan empat pelabuhan laut strategis di kawasan utara dan timur Bali guna mengalihkan arus transportasi logistik barang agar tidak membebani simpul jalan di Bali Selatan. Rencana tersebut mendapat perhatian Banggar DPR RI yang juga menyoroti kinerja penerimaan perpajakan di Pulau Dewata.
Rencana besar penataan transportasi laut tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Empat pelabuhan yang dirancang bersama Kementerian Perhubungan tersebut meliputi Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Amed, dan Pelabuhan Gunaksa.
“Fungsi pelabuhan ini kami rancang sebagai sarana pengangkut logistik langsung dari Ketapang, Jawa Timur, menyebar ke utara dan timur Bali. Dengan demikian truk logistik tidak lagi menumpuk menyeberang lewat Gilimanuk yang kerap memicu macet total,” ujar Koster.
Koster menambahkan, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang kini berjalan melalui PT ASDP Indonesia Ferry dan Pelabuhan Gunaksa via skema investasi. Namun, dukungan kucuran APBN sangat dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Sangsit dan Amed.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie memaparkan bahwa diversifikasi ekonomi di luar pariwisata serta penguatan infrastruktur konektivitas sangat vital bagi Bali. Pada triwulan II-2026, ekonomi Bali tumbuh kuat sebesar 5,78 persen (yoy), di atas nasional (5,29 persen), tetapi sektor akomodasi makanan-minuman masih mendominasi PDRB hingga 21,91 persen.
Said juga memberikan apresiasi atas kinerja penerimaan negara di Bali yang dicatat oleh Kanwil DJP dan DJBC Bali hingga September 2026.
“Penerimaan pajak di Bali hingga September 2026 telah mencapai Rp8,46 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini capaian positif, namun masih ada ruang memperkuat basis penerimaan dari sektor pariwisata, akomodasi, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Bea Cukai juga harus memfasilitasi ekspor produk UMKM Bali sekaligus tegas memungut barang ilegal,” ungkapnya. (red)
