Barometer Bali | Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembenahan rantai pasok babi dari peternakan hingga distribusi agar produk lokal mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan peternak tradisional dan desa adat.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) perbaikan tata kelola rantai pasok babi dengan mengintegrasikan prinsip One Health dan One Welfare, yang menghubungkan kesehatan serta kesejahteraan hewan, manusia, dan lingkungan di Fourstar by Trans Hotel, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Kasatpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, FGD ini merupakan kegiatan kedua karena pembahasan sebelumnya belum menghasilkan rekomendasi yang cukup signifikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur Bali maupun DPRD.
“Dorongan kuatnya adalah bagaimana dari tata kelola sampai kepada produksi daging babi ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang beternak secara tradisional, tetapi dapat memperoleh manfaat langsung terhadap tingkat perekonomiannya,” terangnya.
Salah satu konsep yang didorong adalah keterlibatan desa adat melalui badan usaha atau unit usaha. Desa adat diharapkan menyiapkan lahan rumah potong hewan (RPH), sedangkan pembangunan fasilitas dapat melibatkan perusahaan yang membutuhkan produk bersertifikasi dan memenuhi standar kualitas.
Desa adat juga didorong menyiapkan tenaga kerja serta terlibat dalam distribusi, sehingga memperoleh sumber pendapatan berkelanjutan dari usaha tersebut.
“Di sana desa adat juga mendapat manfaat secara ekonomi. Desa adat harus menyiapkan sumber daya manusia, termasuk distribusi,” kata Rai Dharmadi.
Pembenahan mencakup pemeliharaan, kondisi kandang, transportasi, pemotongan, pengolahan, hingga distribusi. Menurutnya, penanganan ternak yang kurang tepat dapat menyebabkan stres dan memengaruhi kualitas daging, termasuk dalam proses penyiapan babi guling.
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Prof. drh. Agung Budiyanto, menilai pola pemeliharaan babi oleh peternak Bali secara umum sudah cukup baik, tetapi aspek kesejahteraan hewan masih perlu diperkuat.
“Peternak itu secara umum sudah bagus, artinya sudah memenuhi kaidah pemeliharaan babi yang baik. Berarti memang perlu sedikit sentuhan kesejahteraan,” ujarnya.
Penguatan tersebut meliputi kecukupan pakan, kebersihan dan kelayakan kandang, pencegahan penyakit, serta penanganan yang mengurangi rasa takut dan stres. Prinsip serupa perlu diterapkan oleh pedagang dan pelaku usaha saat mengangkut ternak.
“Kalau perjalanannya membuat stres, biasanya tidak nyaman. Kortisol naik, adrenalin naik. Akibatnya kualitas daging otomatis turun. Bahkan kalau tidak ditangani dengan baik, hewan bisa sakit dan mati,” jelasnya.
Agung menekankan, kesejahteraan hewan berkaitan dengan produktivitas, keberhasilan reproduksi, dan keuntungan peternak. Kualitas daging yang lebih baik juga berpeluang meningkatkan nilai jual.
“Daging yang baik mestinya nilainya lebih tinggi. Mari image babi yang baik ini diangkat dulu supaya value-nya ikut naik,” katanya.
Ia menilai nilai kasih sayang dalam budaya Bali dan agama Hindu dapat memperkuat kesadaran memperlakukan ternak secara layak. Di saat bersamaan, kesehatan ternak perlu dijaga melalui biosekuriti dan pencegahan penyakit, termasuk African Swine Fever (ASF).
Sementara itu, Dr. drh. I Ketut Wirata menegaskan, kendala penyerapan babi lokal oleh industri hotel, restoran, dan kafe atau HORECA bukan semata-mata persoalan kualitas, tetapi kemampuan memenuhi spesifikasi pasar.
“Bukan tidak mampu bersaing dari segi kualitas, tetapi kita belum mampu menyediakan spesifikasi seperti apa yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kebutuhan potongan tertentu seperti pork belly skin off yang memerlukan tenaga pemotong daging atau butcher terampil. Karena itu, investasi harus mencakup penguatan sumber daya manusia selain pembangunan fasilitas.
Wirata juga menyoroti penerapan praktik peternakan yang baik, pemenuhan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta penjagaan rantai dingin dan suhu penyimpanan dalam proses pemotongan hingga distribusi.
“Ternak yang dikelola dengan memperhatikan kesehatan hewan kemudian kesejahteraannya ternyata itu berdampak juga kepada kesehatan manusia dan wellbeing manusia, dan juga terhadap kesejahteraan lingkungan,” tandasnya.
Rai Dharmadi menegaskan, pembenahan harus dimulai dari hulu, termasuk untuk mengurangi persoalan limbah di hilir. Satpol PP berperan mempertemukan pihak terkait guna mencari solusi bersama.
“Satpol PP di sini bukan mengambil kewenangan OPD lain. Kami sebagai penggerak saja. Dari hulu dulu diperbaiki, baru ke hilir masalah limbah,” katanya.
FGD melibatkan akademisi, pakar, legislatif, kementerian, pemerintah kabupaten/kota, unsur kesehatan hewan, peternak, dan perusahaan pengolahan limbah.
Pembahasan diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pasokan babi lokal yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat Bali. (rah)
