Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah cepat untuk mengatasi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan work from home (WFH) pada 15–17 Oktober 2026, sekaligus mendorong percepatan distribusi BBM agar pasokan kembali lancar dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang.
Kebijakan tersebut diputuskan setelah Koster menggelar rapat bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa sore, 13 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.00 hingga malam itu membahas langkah darurat untuk mempercepat penyaluran BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke sejumlah SPBU.
“Distribusi BBM harus segera dipercepat agar antrean di SPBU bisa diatasi. Kami bersama Pertamina menyepakati langkah konkret supaya pasokan kembali lancar dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang,” ujar Koster.
Salah satu langkah yang disepakati adalah mengoperasikan depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Pertamina juga akan menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses distribusi dari depo menuju SPBU.
Untuk memastikan pengiriman berjalan aman dan tepat waktu, truk tangki Pertamina akan mendapat pengawalan kepolisian. Koster juga meminta bantuan Pangdam IX/Udayana untuk menugaskan personel TNI di SPBU, serta meminta Polda Bali membantu pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi.
Menurut Koster, langkah tersebut diperlukan agar proses pengiriman BBM tidak terhambat dan pelayanan kepada masyarakat segera membaik.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan BBM sampai ke SPBU dan bisa dibeli masyarakat dengan lancar. Semua pihak harus bergerak bersama agar situasi segera normal,” katanya.
Koster mengatakan Pertamina telah menyepakati percepatan distribusi mulai Rabu, 14 Oktober 2026. Namun, antrean yang masih terlihat di sejumlah SPBU di Denpasar, Badung, Tabanan, dan wilayah lainnya menunjukkan bahwa penanganan di lapangan perlu terus dipercepat.
Pemerintah Provinsi Bali pun memilih langkah tambahan dengan menerapkan WFH selama tiga hari. Kebijakan ini diharapkan membantu mendukung kelancaran distribusi BBM sekaligus mengurangi mobilitas yang tidak mendesak di tengah situasi tersebut.
Melalui surat pemberitahuan kepada pimpinan instansi vertikal, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Bali, Koster meminta penerapan WFH pada 15–17 Oktober 2026.
Kebijakan serupa juga berlaku bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, yang diminta melaksanakan kegiatan pembelajaran atau perkuliahan secara daring selama periode tersebut dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar.
Meski demikian, pelayanan publik yang mengharuskan kehadiran langsung, termasuk pelayanan kedaruratan dan keamanan, tetap berjalan di kantor. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pencapaian target kinerja juga harus tetap dijaga.
Koster berharap kombinasi percepatan distribusi BBM, dukungan aparat keamanan, dan pengaturan mobilitas masyarakat dapat segera memulihkan keadaan.
“Keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami ingin distribusi BBM kembali lancar sehingga masyarakat bisa beraktivitas tanpa dibebani antrean panjang,” tandas Koster. (red)
